news okezone.com
Okezonenews » Home » Opini » Menguak Tabir Syarat Calon Presiden

getting time ...

OPINI

Menguak Tabir Syarat Calon Presiden

Rabu, 29 Oktober 2008 09:56 wib

Dalam Pembahasan RUU Pilpres, perdebatan persentase parpol untuk pengusulan pasangan calon presiden (capres) masih alot.

Saya teringat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara No 066/ PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa Pasal 50 UU No 24/2003 tentang MK yang membatasi bahwa UU yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah UU yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945, yaitu pasca 19 Oktober 1999, bertentangan dengan konstitusi.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan berwenang menguji UU terhadap UUD tanpa memuat batasan tentang pengundangan UU yang diuji meskipun Pasal 50 tersebut termasuk dalam bagian hukum acara. Namun substansinya bukan semata-mata hukum acara tetapi menyangkut kewenangan MK yang telah diatur secara jelas dan limitatif oleh UUD 1945.

Dengan demikian UU tidak dapat mengurangi atau menambahkan kewenangan tersebut. Seandainya memang dimaksudkan untuk membatasi kewenangan MK, pembatasan demikian harus dicantumkan di UUD dan bukan di dalam peraturan yang lebih rendah. Pasal 50 tersebut mereduksi kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945 dan bertentangan dengan doktrin hierarki norma hukum yang telah diakui dan diterima secara universal.

Pertimbangan putusan di atas analog ketika menghadapkannya dengan syarat pengusulan pasangan capres. Dalam Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Pasal ini tidak pernah menyebut limitatif bahwa parpol yang dapat mengajukan pasangan calon presiden hanyalah parpol yang mencapai perolehan suara atau kursi pada tingkat persentase tertentu. Pasal ini adalah pasal substantif yang tidak boleh mengalami reduksi politik.

Kalaupun pasal ini mau direduksi dengan pasal yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam UU (Pasal 6A ayat (5) UUD 1945), reduksi tersebut haruslah pada tingkat konstitusi, bukan di UU. Bahwa tidak semua pelaksanaan hukum formal atau tata cara dapat mereduksi hak dan kewenangan yang given dari konstitusi.

Mengingat pula, tidak semua pelaksanaan tersebut hanya dilihat sebagai domain tata cara an sich, tetapi terkadang merupakan substansi atau setidaknya dapat menggeser aturan konstitusi tersebut. Sebagai contoh, orang bisa menganggap pemenang pasangan calon presiden sebagai bagian dari tata cara, tapi dalam hal itu kental masalah substansi demokrasi konstitusional.

Oleh karenanya pemenang pemilu presiden tidak dilimitasi pada tingkat UU melainkan di konstitusi itu sendiri. Seperti disebutkan dalam Pasal 6A UUD 1945 bahwa "pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden (ayat 3); dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden (ayat 4).

Oleh karenanya jika ada keinginan politik untuk membatasi parpol yang bisa mengajukan pasangan capres pada persentase tertentu, perdebatannya bukanlah pada tingkat UU tetapi rancangan perubahan konstitusi. Jika pada tingkat UU, pada ujungnya syarat persentase tersebut bertentangan dengan konstitusi!

Tabir Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945

Keberadaan Pasal 6A (2) UUD 1945 sesungguhnya dalam makna konstitusionalisme kontemporer bukanlah ruang untuk mereduksi demokrasi. Munculnya afirmasi bahwa "diusulkan oleh parpol" bukan juga diartikan bahwa harus semata mata parpol sehingga calon perorangan tidak boleh menjadi calon presiden.

Munculnya frase ini karena parpol dalam konteks demokrasi universal memang merupakan pilar utama demokrasi. Namun parpol bukan satu satunya karena masih terdapat banyak pilar lainnya. Oleh karenanya konstitusi sendiri tak kuasa menyebutkan kata "harus" diusulkan oleh parpol.

Ke-"harus"-an ini hanya muncul pada tingkat UU Pilpres yang sebenarnya mereduksi konstitusi. Munculnya kata "diusulkan"pada pasal di atas juga sesungguhnya bermakna bahwa seluruh parpol dalam pengajuan pasangan calon presiden tidak boleh introvert untuk kemudian terjebak eksklusivitas oligarki, elite, etnik, dan kelompok dalam tubuh parpol, melainkan parpol haruslah ekstrovert.

Parpol harus memberikan ruang seluas-luasnya secara inklusif kepada warga negara untuk menjadi capres yang kemudian diusulkan oleh parpol dengan jalur konvensi. Logika linear berikutnya dari pasal ini adalah meskipun parpol merupakan pilar utama demokrasi, tidak seluruh parpol yang berdiri dapat mengusulkan pasangan capres ke KPU.

Konstitusi telah melimitasi bahwa hanyalah parpol yang terdaftar sebagai peserta pemilu saja yang dapat mengusulkan pasangan capres. Pengusulannya, bisa sendiri atau bergabung sesama parpol peserta pemilu lainnya. Jadi pengusulan capres ini juga tidak relasi bahwa hanyalah parpol yang lolos parliamentary threshold saja yang dapat mengusulkan pasangan capres, tetapi selama parpol tersebut peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres.

Semua itu dilakukan bisa sebelum pemilu legislatif atau pemilu presiden. Alur ini bertujuan memperluas spektrum demokrasi guna implementasi hak konstitusional warga untuk berkedudukan sama di hadapan hukum. Warga berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 27, 28C dan 28D UUD 1945).

Bisa jadi memang sejarah politik penyusunan konstitusi tidak berkehendak seperti itu, tetapi living constitution bukanlah semata merekonstruksi sejarah tersebut tetapi yang utama konstitusi menjadi alat pencapaian tujuan bernegara. Oleh karenanya terkadang norma dibebaskan dari penjara ruang dan waktu sehingga senantiasa hidup (living norm).

Konstitusi itu lebih terikat ke masa depan, yaitu pada tujuan yang hendak dicapai, bukan pada masa lalu atau fakta-fakta sejarah yang melahirkannya ini (lihat Putusan MK No 21-22/2007). Oleh karenanya syarat pengajuan pasangan capres tidak boleh terjebak dengan intensi politik masa lalu yang hingga kini masih masif berkuasa dengan menerima sebagai kebenaran absolut tentang persentase syarat parpol dalam pengajuan capres.

Pada saatnya kini, teks, konteks, dan kontekstualisasi konstitusi harus bisa hidup nyata dalam demokrasi kita (constitutional democracy). Ketika, hak konstitusional warga negara mendapat ruang yang tidak harus tumpah ruah tetapi "cukup" hanya jatah proporsi konstitusionalnya saja.(*)

Dr A Irmanputra Sidin, SH, MH
Pengamat Hukum Tata Negara,
Mantan Koordinator Staf Ahli MK RI


(//mbs)

RESENSI »

Ingin Sarjana Sebelum Buta
Ingin Sarjana Sebelum Buta

Dokter memvonis tiga bulan lagi sepasang mata mahasiswi itu akan buta total. Sekarang, satu matanya memang sudah tidak bisa digunakan untuk melihat.

SUARA KEBON SIRIH »

Chief Content News Baru di Okezone.com
Chief Content News Baru di Okezone.com

PORTAL berita nasional, Okezone.com, memiliki Chief Content News (Pemimpin Redaksi News) baru, yakni Syukri Rahmatullah.

CATATAN REDAKSI »

Pemimpin Cengeng di Negeri "Surga" BBM
Pemimpin Cengeng di Negeri

DALAM dua pekan terakhir bangsa Indonesia dihadapkan dengan pembatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

ETALASE »

Derita Balita Pengungsi Korban Tsunami Mentawai
Derita Balita Pengungsi Korban Tsunami Mentawai

Gizi buruk dialami sejumlah anak dari pengungsi korban tsunami Mentawai. Minimnya asupan makanan bergizi serta lingkungan yang kotor turut berkontribusi membuat anak-anak tumbuh secara tidak normal.

OPINI »

Ayipudin
Merajut Kembali Kemerdekaan Kita
Merajut Kembali Kemerdekaan Kita

Hari kemerdekaan ibarat lahirnya sang fajar ketika awan gelap membungkus negeri ini dengan pesimisme.