news okezone.com
Okezonenews » Home » Opini » Intervensi Bencana yang Kerap Terabaikan

getting time ...

OPINI

Intervensi Bencana yang Kerap Terabaikan

Selasa, 02 November 2010 09:32 wib

Wajar, pada saat dihadapkan dengan sebuah berita buruk yang bersifat menyedihkan atau perkabungan, manusia masuk dalam lima tahapan perkabungan (grief).

Tahapan ini adalah pola adaptasi manusia ala psikiater asal Swiss, Elisabeth Kubler Ross, yaitu denial-angerbargaining- depression-acceptance (penolakan-amarah-negosiasidepresi- penerimaan). Berbicara tentang teori Ross, saya teringat dengan artikel opini yang pernah saya tulis dalam sebuah media massa sekitar empat tahun yang lalu pascagempa Yogyakarta.

Saya tidak menyangka bahwa keresahan terkait penanganan kesehatan jiwa bagi korban bencana alam yang saya temukan sewaktu berada di Yogyakarta tiga hari pascagempa bumi 2006 ternyata masih tetap ada dan jelas masih tidak integratif dengan pola penanganan bencana yang ada sampai saat ini. Padahal, fungsi luhur manusia adalah fungsi yang membedakan manusia dari makhluk hidup lain.

Salah satu kelebihan dalam fungsi luhur itu adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan mengevaluasi. Ambil contoh, jika kita sudah tahu sebagai sebuah negara yang terbujur kaku alias sleeping with the enemy dengan ring of fire, maka fungsi luhur kita akan mendesak sel-sel otak untuk berpikir cara menyelesaikan masalah “perkabungan” geografis dan geologis Indonesia.

Tentu bukan untuk berpikir bagaimana caranya menghentikan bencana alam karena itu irasional, tetapi setelah berdamai dengan perkabungan ala Kubler Ross tentu kita lebih siap untuk merumuskan sebuah pola tanggap darurat penanganan bencana alam dengan runutan tahap selanjutnya seperti rekonstruksi.

Lebih Siaga

Mengingat kita ini sudah bukan rookie atau anak kemarin sore dalam urusan bencana alam, tentu sangat membingungkan kalau kita masih tergopoh-gopoh terutama dalam penanganan tanggap darurat. Dengan sarana transportasi yang tidak jelas, banyak pula relawan atau tenaga medis yang terdampar dan tidak sampai tujuan. Tidak terukur kondisi kejiwaan masyarakat menghadapi kemungkinan dampak bencana alam maupun perubahan iklim yang berakhir katastrofis seperti cuaca ekstrem yang juga sering melanda Jakarta.

Lebih tidak terbayangkan lagi beban berat yang dihadapi oleh populasi yang paling rentan di region Asia Tenggara dalam menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem, yaitu penghuni di pulau-pulau, daerah pegunungan, daerah water-stressed, daerah kumuh di kota, suku-suku terpencil, dan area pantai. Terjadi kenaikan risiko gangguan jiwa sebesar 20% bagi displaced people atau pengungsi, termasuk akibat bencana alam.

Dari Hanoi pasca-KTT ASEAN, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat pernyataan terkait bantuan asing untuk rekonstruksi akibat bencana alam yang terjadi di Mentawai dan Merapi, tetapi khusus untuk “tanggap darurat” Presiden mengimbau kita harus siap sendiri. Saat relawan dan penyumbang bantuan mempunyai refleks humanis untuk segera secara acak mengirimkan bantuan atas dasar empathic attunement, maka yang tidak boleh lagi ikut-ikutan acak adalah para stakeholders.

Garis instruksi dari puncak pimpinan harusnya sudah cukup jelas bahwa sistem harus berjalan dan dengan sedikit upaya kreatif mestinya dapat menggeliat di bawah tekanan bencana alam tanpa jeda. Kreativitas yang dimaksud adalah “logika” sederhana agar saling bekerja sama lintas sektoral —yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menangani bencana termasuk lintas sektoral 24 lembaga—membuat sebuah grand strategy perencanaan pra-, saat, dan pascabencana.

Lalu berbicara tentang anggaran yang harus dialokasikan untuk penanggulangan bencana, akan sangat aneh kalau kalkulasi matematis yang terkait dengan nyawa manusia lebih dominan. Walau sejauh ini sudah akan dikucurkan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk Wasior, Merapi, dan Mentawai, harus dipastikan mindset penanganan bencana ke depan harus strategis, kilat,dan integratif.

Kondisi Kejiwaan Pascabencana

Pada situasi emergency (kedaruratan) pascabencana alam yang katastrofis, 80% survivor akan mengalami reaksi stres akut, bingung, sedih, dan lain-lain yang merupakan reaksi normal pada situasi abnormal. Sebuah penelitian berjudul “Survey on the Magnitude of Mental Health Problems in Aceh- Nias” yang dilakukan Irmansyah dkk dari Departemen Psikiatri FKUI menyimpulkan sebagai berikut:

(1) problem kesehatan jiwa di antara internal displaced person (IDPs) jelas signifikan pada orang dewasa dan anak-anak, (2) perempuan mempunyai kecenderungan untuk mengalami problem kejiwaan, (3) partisipan dari Aceh dan Nias cenderung lebih mempunyai daya tahan (resilient) dibandingkan dari Jakarta, (4) IDPs yang tinggal di rumah-rumah mempunyai problem yang sama dengan IDPs yang tinggal di pengungsian atau barak.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, prevalensi gangguan jiwa berat nasional sebesar 0,46%. Untuk prevalensi gangguan jiwa berat tertinggi terdapat di Aceh sebesar 1,9%, Sumatera Barat 1,6%, dan DKI Jakarta 2,03% yang semuanya di atas rata-rata prevalensi nasional. Dibandingkan dengan Aceh dan Sumatera Barat, prevalensi Yogyakarta untuk gangguan jiwa berat tampak lebih rendah dari prevalensi nasional sebesar 0,38%. Namun, untuk Aceh, beban ganda bencana alam dan riwayat sebagai daerah konflik tentu memperberat beban jiwa.

Psychological First Aid

Beberapa berita pagi pada tanggal 1 November 2010 cukup melegakan untuk disimak karena tampak ada upaya pendampingan yang diberikan oleh dua kementerian. Atau, setidaknya, yang terekspos media massa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawa serta Srimulat dan penyanyi untuk menghibur korban erupsi Gunung Merapi di pengungsian. Juga Kementerian Sosial mengirimkan 95 pendamping bagi anak-anak korban Merapi.

Dua hal ini adalah bentuk- bentuk pendampingan untuk psychological first aid (PFA). Tanpa mengurangi apresiasi, ada sedikit harapan bahwa upaya pendampingan yang telah dilakukan oleh kedua kementerian segera diikuti kementerian lain yang terkait dan lebih membahagiakan lagi jika PFA telah menjadi upaya integratif penanganan bencana yang bukan semata sebuah spontanitas lepas.

Intervensi psikososial dan kesehatan jiwa harus sudah dimulai pada fase kedaruratan sehingga pelayanan terintegrasi pada setiap bantuan. Dalam fase kedaruratan tidak ada bentuk intervensi khusus, tapi difokuskan pada pendampingan untuk PFA dan penanganan bagi korban yang mengalami gangguan jiwa yang relaps (kembali muncul). Beberapa rekomendasi terkait intervensi psikososial pascabencana yang dibuat dari hasil penelitian Irmansyah dkk di antaranya: (1) intervensi psikologis dibutuhkan dan harus tersedia di setiap area yang terkena bencana alam,

(2) IDPs yang tinggal di rumah sanak saudara atau bukan di tempat pengungsian/barak harus mempunyai akses yang sama untuk pelayanan kesehatan jiwa, (3) program-program harus mempertimbangkan faktor-faktor resiliensi, (4) problem kejiwaan anak harus ditangani dalam program kesehatan jiwa komunitas, (5) riset klinis harus dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor klinis dan kultural yang berkontribusi pada proses penyembuhan.

Kita cukup mempunyai data seperti penelitian terkait besaran masalah kejiwaan akibat bencana alam—baik gejala-gejala posttraumatic stress disorder (PTSD), neurotik, psikotik, penyalahgunaan zat, dan lain-lain yang ditemukan pascatsunami Aceh dan Nias. Namun data tanpa upaya sungguh-sungguh tak akan bermakna. Mungkin untuk sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan jiwa kita terbatas, tetapi boleh juga kita lirik “kesadaran” yang muncul di Amerika Serikat pascaserangan teroris 9/11, bahwa jumlah dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa atau psikiater sangatlah tidak mencukupi untuk menangani problem kejiwaan akibat bencana dan malapetaka.

Karenanya, peristiwa 9/11 juga menjadi tonggak kebangkitan dari “psikiatri komunitas” yang di dalamnya psikiater menjadi ujung tombak dari tim yang terdiri atas psikolog, perawat, pekerja sosial, dan lain-lain. Berikutnya adalah tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kawan-kawan pengemban tugas yang disinergikan dengan kesiapan pemerintah-pemerintah daerah agar seserius mungkin membuat grand strategy yang terkoordinasi dengan efektif efisien dan tidak lupa mengintegrasikan intervensi psikososial dan kesehatan jiwa.

Tentu perlu untuk disosialisasikan ke masyarakat luas agar masyarakat bisa segera berproses adaptasi terhadap bencana alam. Fakta bahwa secara geografis Indonesia memang rentan mengalami berbagai macam wujud bencana alam sebaiknya jangan membuat kita terjebak dalam sebuah learned helplessness atau kepasrahan yang kita peroleh dari situasi berat yang tidak terelakkan.

Jika Sri Lanka bisa segera mengesahkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa pascatsunami 2004, kenapa di Indonesia RUU Kesehatan Jiwa masih bertengger di Prolegnas (Program legislasi Nasional) 2009–2014 dan belum menjadi prioritas RUU? Stakeholders pasti akan bisa tidur tanpa dihantui mimpi buruk akibat guilt jika yakin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan dampak dari bencana alam terhadap fisik dan jiwa manusia.(*)

dr Nova Riyanti Yusuf, SpKJ
Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Partai Demokrat 
 


(//mbs)

RESENSI »

Jembatan Merah Menggugah Bumi Pertiwi
Jembatan Merah Menggugah Bumi Pertiwi

Setengah abad lebih petualangan anak-anak negeri bergelora mengumandangkan kemerdekaannya, tetapi mengapa bekas perjuangan mereka tidak mengukir di dada para pewaris negeri?

SUARA KEBON SIRIH »

Okezone Gelar Try Out Online UN 2014
Okezone Gelar <i>Try Out Online</i> UN 2014

DALAM waktu dekat, siswa SMA sederajat akan mengikuti Ujian Nasional (UN) 2014 pada 14 April. Ujian ini merupakan puncak kelulusan siswa di bangku sekolah.

CATATAN REDAKSI »

Korupsi Lagi dari Lembaga Bernama Pajak
 Korupsi Lagi dari Lembaga Bernama Pajak

Sudah terjadi berulangkali korupsi yang terjadi di lembaga yang bernama pajak. Patgulipat atau kerjasama di bawah tangan sering dilakukan agar lolos dari kewajiban membayar pajak negara.

ETALASE »

Kabut Asap Kembali Selimuti Riau, Siapa yang Salah?
Kabut Asap Kembali Selimuti Riau, Siapa yang Salah?

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana paling menakutkan bagi warga Riau. Dampaknya sangat menyengsarakan warga, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lainnya.

OPINI »

L Tantri Kristiani Rahmatianing
Menyambut Perubahan di Bumi Papua
Menyambut Perubahan di Bumi Papua

Demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari kata Latin, yaitu Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti pemerintahan, sehingga sering juga diasosiasikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.