Investment Grade dan Kehadiran Bank Infrastruktur

Kamis, 23 Februari 2012 - 10:11 wib

Di tengah kondisi perekonomian global yang suram akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi aura optimisme terus menaungi kondisi perekonomian Indonesia. Setelah pada akhir tahun 2011 lalu memperoleh peringkat layak investasi (investment grade) dari lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings, kini di awal tahun 2012 Indonesia kembali memperoleh apresiasi serupa dari Moody's Investor Service. Lembaga pemeringkat asal Amerika Serikat ini meningkatkan rating Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan prospek stabil. Indonesia kehilangan posisi investment grade sejak tahun 1997 setelah dihantam krisis moneter.
 
Istilah investment grade merujuk pada sebuah peringkat yang menunjukkan utang pemerintah atau perusahaan memiliki risiko yang relatif rendah dari peluang default atau gagal bayar sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
 
Karena itu, invesment grade diberikan kepada suatu negara yang memiliki fundamental ekonomi kuat, stabilitas politik dalam jangka panjang solid, dan memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang prudent. Hal ini ditandai dengan defisit anggaran yang rendah, rasio utang rendah, dan inflasi terkendali. Investment grade merupakan peringkat yang masuk kategori layak investasi.
 
Pencapaian peringkat investment grade memiliki nilai sangat penting karena akan berpengaruh pada pandangan dunia terhadap iklim investasi di Indonesia. Posisi Indonesia di mata investor akan semakin menguat sehingga memperbesar peluang untuk bisa meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia. Tidak saja di pasar obligasi dan saham, tapi juga penanaman modal langsung akan meningkat. Indonesia akan kian dilirik sehingga arus masuk modal asing akan semakin meningkat dan memperkuat cadangan devisa.
 
keberhasilan kembali meraih peringkat investment grade tidak akan banyak berarti jika tidak diiringi dengan sejumlah langkah-langkah pembenahan. Salah satu masalah penting yang harus segara mendapatkan perhatian pemerintah untuk dilakukan pembenahan adalah pembangunan infrastruktur. Sulit dimungkiri bahwa ketidaksiapan infrastruktur memang merupakan masalah utama yang paling sering dikeluhkan oleh para investor.
 
Hambatan-hambatan infrastruktur ditenggrai sebagai salah satu sebab utama munculnya ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Untuk itu, Indonesia harus melakukan perluasan dan pembangunan insfrastruktur. Hambatan infrastruktur mutlak akan menjadi kendala besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika infrastruktur suatu negara tidak memadai, maka kegiatan investasi serta arus barang dan jasa otomatis akan turut mengalami gangguan. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.
 
Dalam kaitan itu, usulan Kamar Dagang dan Industri mengenai pembentukan bank infrastruktur layak dipertimbangkan untuk menjadi solusi pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Indonesia sudah mumpuni untuk memiliki lembaga semacam itu seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berada dalam trend positif.
 
Lembaga pembiayaan infrastruktur berbentuk bank bukan merupakan hal baru. Bahkan, kehadiran lembaga itu menjadi semacam keharusan bagi sebuah negara yang tengah mengalami kemajuan di bidang ekonomi. China merupakan salah satu contoh negara yang memiliki lembaga pembiayaan infrastruktur.
 
Usulan untuk membentuk bank infrastruktur agaknya cukup mengundang perhatian pemerintah.Dalam rapat terbatas kabinet beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dengan penekanan dari sisi perbankan. Dalam konteks Indonesia, pembentukan bank infrastruktur cukup mendesak untuk untuk diwujudkan guna menjamin implementasi pembangunan infrastruktur sebagaimana dicanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
 
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mewujudkan pembentukan bank infrastruktur, seperti regulasi undang-undang dan sumber pendanaan. Terkait masalah pendanaan, pemerintah telah melakukan kalkulasi bahwa pembentukan bank infrastruktur membutuhkan dana sebesar Rp 170 triliun.
 
Menguntungkan Daerah
 
Pembentukan bank infrastruktur sebagai lembaga utama pembiayaan infrastruktur juga membawa keuntungan tersendiri bagi pemerintah daerah karena tidak perlu mengeluarkan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) demi mendapatkan pembenahan infrastruktur di daerah mereka.
Perbaikan prasarana dan sarana fisik, seperti jalan tol, listrik, dan air bersih akan mendorong investor menanamkan modal mereka di daerah tersebut. Lebih lanjut, perekonomian daerah bersangkutan akan lebih bergairah lagi. Pendapatan daerah akan semakin meningkat, kualitas pendidikan mengalami perbaikan, dan kesejahteraan rakyat juga menjadi lebih baik.
 
Pekerjaan Rumah Pemerintah
 
Peningkatan infrastruktur yang baik adalah salah satu faktor pertumbuhan ekonomi, mulai dari perbaikan jalan raya, pelabuhan, bandara, pelayanan publik, pembebasan lahan, dan ketersedian energi yang memadai. Pertumbuhan ekonomi yang impresif seakan tidak memberi efek konkret bagi peningkatan taraf kehidupan ekonomi masyarakat bawah.
 
Karena itu, Perlambatan pertimbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa harus dapat dimanfaatkan Indonesia semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dibutuhkan kemauan politik (political will) kuat dari pemerintah untuk merealisasikan peluang itu secara konkret, termasuk dalam hal pembenahan infrastruktur. Jangan harap investor akan dating berbondong-bondong menanamkan modal mereka di Indonesia tanpa terlebih dahulu dilakukan pembenahan infrastruktur.

Fathur Anas
Peneliti di Developing Countries Studies Center (DCSC) Jakarta