SUNGGUH mengerikan dan tidak layak menjadi Ibu Kota satu negara. Inilah gambaran Jakarta yang menjadi pusat bisnis dan pemerintahan. Kota Metropolitan ini seharusnya aman dan nyaman. Sehingga iklim bisnis dan putaran perekonomian bisa berjalan dengan sehat.

Tapi tidak bagi Kota Metropolitan tercinta untuk saat ini. Entah karena demokrasi yang kebablasan atau terkikisnya hati nurani warga, Jakarta menjadi kota mengerikan. Saling tikam dan terjang sudah menjadi pilihan dalam menyelesaikan perbedaan. Bukti nyata adalah bentrok fisik antar-kelompok atau organisasi masyarakat.

Setidaknya ada 12 kali bentrokan yang terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah penyangganya selama 2012 ini. Teranyar adalah penyerangan membabi buta di Rumah Duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dua nyawa dipastikan melayang sia-sia.

Fenomena premanisme dan anarkisme sudah tidak kenal tempat. Para koboi berwatak bengis tersebut bahkan berani melakukan pembunuhan di RSPAD, rumah sakit milik TNI AD. Rumah sakit ini juga sebagai salah satu simbol tentara dan tempat pejabat negara melaksanakan tes kesehatan.

Apa yang terjadi di negeri ini? Apakah fungsi aparat keamanan sudah bergeser? Apakah sebagai wujud euphoria kebablasan pasca-reformasi? Atau Bumi Pertiwi ini berubah karakteristik dari tenggang rasa tinggi menjadi barbar alias tidak beradab?

Semua faktor tersebut ada benar dan tidaknya. Realita yang ada memang bangsa ini salah kapra menyikapi arti demokrasi. Ditambah sikap tegas aparat penegak hukum yang mulai luntur karena kerap berbenturan dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Tidak ada aturan kekerasan dilindungi HAM. Justru HAM menuntut pemerintah dan aparat keamanan di setiap negara menjamin keamanan warganya.

Aapapun alasannya, premanisme dan arakisme tidak pernah bisa dibenarkan sekalipun dihuni individu-individu berwatak keras. Dalam kehidupan berdemokrasi, negara ini memiliki undang-undang yang harus dipatuhi. Setiap orang sangat dilarang melakukan kekerasan terhadap orang lain.

Untuk memberanguskan premanisme dibutuhkan ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum. Tidak pandang bulu, setiap manusia yang melakukan kekerasan harus ditindak, bukan dilindungi oknum pejabat karena berbagai faktor. Hanya dengan penindakkan yang bisa melahirkan efek jera bagi pelaku lainnya.

Selain penindakan, pemerintah dan aparat keamanan juga harus melakukan pendekatan persuasif untuk selalu mengarahkan para koboi salah sasaran tersebut. Pola ini bisa diterapkan untuk meminimalisir dan mencegah setipa kelompok melakukan kekerasan terhadap kelompok lain.

Seandainya aparat keamanan masih acuh dengan situasi ini, bukan mustahil Jakarta menjadi kota barbar. Kepolisia dalam hal ini tidak perlu ragu melibas kekerasan, meski ada oknum pejabat yang melindunginya. Kepolsian bisa saja meminta bantuan TNI untuk menumpas pelaku kekerasan.

Selain itu, Kepolisian juga bisa bekerjasama membentuk satu tim khusus menindak para premen. Kendati tidak akan hilang, setidaknya keberadaan preman di negeri ini tidak mengkhawatirkan seperti saat ini. Tinggal pilih, mulai menumpas preman atau barbar akan berlaku di negeri ini?

(fmh)