news okezone.com
Okezonenews » Home » Catatan Redaksi » Tingginya Penolakan Kenaikan BBM

getting time ...

CATATAN REDAKSI

Tingginya Penolakan Kenaikan BBM

M Budi Santosa - Okezone
Senin, 12 Maret 2012 11:27 wib

LINGKARAN Survei Indonesia (LSI) merilis 86,60 persen rakyat Indonesia menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, 87,41 persen pemilih Partai Demokrat --partai penyokong pemerintah -- tidak menyetujui dengan kebijakan yang akan berlaku per 1 April mendatang.

Lansiran hasil survei LSI ini cukup mencengangkan, mengingat ini tergolong angka penolakan tertinggi sepanjang sejarah kenaikan harga BBM. LSI pernah melakukan tiga kali survei soal kebijakan kenaikan BBM ini, hasilnya: penolakan terhadap kebijakan menaikkan BBM selalu di atas 70 persen. Pada 2005, ada 82,3 persen masyarakat menolak, 2008 ada 75,1 persen, sedangkan 2012 melonjak hingga 86,60 persen.

Melihat angka-angka tersebut, sepertinya pemerintah dan instansi lain yang berkompeten mesti segera melakukan langkah-langkah sosialisasi terpadu dan terarah. Disamping menyiapkan program kompensasi bagi masyarakat tidak mampu yang dipastikan juga akan terkena imbas dari kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM ini, seperti yang disampaikan oleh pemerintah, memang tidak bisa dihindarkan. Mengingat harga minyak dunia sudah melambung tinggi dan sangat berat bagi APBN untuk menopang subsidi. Padahal, kebanyakan masyarakat penerima subsidi BBM ini adalah masyarakat golongan mampu.

Namun demikian, dampak ikutan atas kenaikan harga BBM ini pantas untuk diantisipasi. Hari ini saja sudah tersiar kabar bahwa sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti cabai sudah merambat naik. Bisa dibayangkan jika per 1 April mendatang BBM dinaikkan, maka sudah bisa dipastikan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok lainnya pun segera terjadi.

Pemerintah memang sudah menyiapkan skema kompensasi, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga program lainnya. Nah, yang sekarang ini dibutuhkan adalah birokrasi di daerah-daerah harus segera bekerja untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan arahan bagaiman program kompensasi ini tepat sasaran dan tepat waktu. Jangan sampai program kompensasi justru diselewengkan atau tidak tetap waktu. Saat BBM sudah naik, masyarakat belum juga menerima kompensasi.

Bulan April sebentar lagi, tapi kelihatannya pemerintah masih pikir-pikir. Belum terlihat gerakan yang massif untuk sosialisasi atau bahkan menyiapkan sekadar data tentang orang yang pantas mendapat program kompensasi ini. Mungkin saja pemerintah masih mengkalkulasi di atas kertas berbagai dampaknya seperti laju inflasi dan lain-lain. Namun, saat ini di lapangan, masyarakat sudah resah dan mulai melakukan hukum pasar. Buktinya, sejumlah bahan kebutuhan pokok sudah merambat naik.
(mbs)

RESENSI »

Jembatan Merah Menggugah Bumi Pertiwi
Jembatan Merah Menggugah Bumi Pertiwi

Setengah abad lebih petualangan anak-anak negeri bergelora mengumandangkan kemerdekaannya, tetapi mengapa bekas perjuangan mereka tidak mengukir di dada para pewaris negeri?

SUARA KEBON SIRIH »

Okezone Gelar Try Out Online UN 2014
Okezone Gelar <i>Try Out Online</i> UN 2014

DALAM waktu dekat, siswa SMA sederajat akan mengikuti Ujian Nasional (UN) 2014 pada 14 April. Ujian ini merupakan puncak kelulusan siswa di bangku sekolah.

CATATAN REDAKSI »

Melanggar Hukum di Sekolah Asing
Melanggar Hukum di Sekolah Asing

SEKOLAH adalah wadah untuk mendidik anak-anak. Tujuannya, mengajarkan anak untuk menjadi individu yang mampu memajukan bangsa.

ETALASE »

Kabut Asap Kembali Selimuti Riau, Siapa yang Salah?
Kabut Asap Kembali Selimuti Riau, Siapa yang Salah?

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana paling menakutkan bagi warga Riau. Dampaknya sangat menyengsarakan warga, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lainnya.

OPINI »

Ahmad Bhumi Nalaputra
Sikap Indonesia Terhadap Aneksasi Rusia di Ukraina
Sikap Indonesia Terhadap Aneksasi Rusia di Ukraina

Tindakan unilateral Rusia dalam menduduki daerah Crimea yang merupakan bagian dari negara Ukraina, merupakan preseden buruk bagi kedaulatan negara dan penegakan hukum internasional.