SAAT ini pemerintah sedang berusaha keras mendapatkan dukungan dari parlemen agar rencana kenaikan harga BBM yang digadang-gadang akan dilakukan pada 1 April bisa terlaksana. Pemerintah selalu menyatakan bahwa kenaikan BBM ini tidak bisa ditawar-tawar karena APBN akan jebol akibat tidak sanggup menahan subsidi BBM yang membengkak.

Perdebatan di kalangan ekonom dan pelaku industri karuan saja menyeruak. Angka-angka bertebaran untuk menguatkan argumentasi. Ekonom anti-kenaikan BBM menyebutkan bahwa pemerintah memanipulasi data subsidi. Semestinya pemerintah tidak perlu menaikkan karena masih ada margin dari hasil penjualan BBM ke masyarakat. Ada juga yang menyatakan tidak logis pemerintah menaikkan harga BBM di saat pemerintah tidak kreatif mencari sumber pendanaan APBN dan juga daya serap anggaran begitu rendahnya.

Satu lagi data yang cukup bagus disampaikan oleh Indef. Lembaga ini menyebutkan bahwa  postur anggaran dalam RAPBN-P 2012 yang sudah ditetapkan dinilai belum memihak kepentingan rakyat. Buktinya, belanja pegawai dan belanja modal tidak seimbang.

Data RAPBN-P 2012 menunjukkan, belanja pegawai disepakati Rp212,242 triliun, belanja barang Rp186,555 triliun, dan belanja modal Rp168,875 triliun. Hal ini artinya persentase belanja modal hanya 10,9 persen dari total belanja negara yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.548.3 triliun.

Menurut Indef, bila ingin menggenjot pembangunan sekaligus meningkatkan pendapatan perkapita, pemerintah seharusnya memberi alokasi belanja modal lebih besar. Akan tetapi yang terjadi sekarang ini, belanja untuk membayar gaji pegawai jauh lebih besar.

Disinilah sebenarnya titik puncak dari berbagai tafsiran mengenai anggaran dalam RAPBN-P. Politik fiskal memang seyogianya dikembalikan ke khitah-nya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan birokrasi.

Bukan berarti langkah perbaikan dan reformasi birokrasi mesti dikesampingkan. Yang dibutuhkan hanyalah keseimbangan di dalam postur anggaran. Jika dua hal ini bisa dijalankan, maka politik fiskal akan semakin memberikan pencerahan untuk keberpihakan pada rakyat.
(mbs)