Partai koalisi pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) pendukung pemerintah SBY-Boediono menyepakati mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari barisan. Tapi, masih ada yang kurang afdhol dari keputusan tersebut, karena pengusiran PKS tidak diucapkan pimpinan Setgab, Susilo Bambang Yudhoyono.

PKS, mengganggap hal itu sebagai guyonan. Merasa berkoalisi dengan SBY dan bukan partai politik, PKS masih menganggap santai kesepakatan yang dibuat di Cikeas, Selasa malam itu.

SBY, lagi-lagi terpenjara. Setelah terpenjara oleh Golkar karena opsinya terkait kenaikan harga BBM ditunda hingga enam bulan ke belakang, kini SBY kembali dipenjara partai koalisi soal PKS.

SBY tak ingin gegabah (atau mungkin ragu-ragu) mengusir PKS dari koalisi lantaran partai Islam terbesar ini punya suara cukup lumayan di DPR, 10 persen lebih. Praktis, kalau tanpa PKS di koalisi, Demokrat jadi memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Golkar. Bisa dibayangkan bila itu terjadi, bukan Demokrat yang memerintah tapi justru Golkar. Lha wong, dengan ada PKS saja Golkar bisa menyetir koalisi apalagi minus PKS.

Kuncinya memang ada di Golkar. Kalau Golkar bisa menjamin tak akan neko-neko dengan koalisi, Demokrat bisa dengan tenang mengakhiri massa memerintahnya hingga 2014 mendatang. Tapi, ini adalah ranah politik. Tak ada yang pasti, teman jadi lawan begitu juga sebaliknya.

Berkaca pada peta politik seperti itu wajar jika SBY masih menarik ulur persoalan PKS di koalisi. SBY tak mau langkah yang diambilnya justru "membunuh" Demokrat secara politik. Kalau boleh diprediksi SBY tak akan merombak kabinet, kalaupun iya, hanya beberapa saja yang ditendang dari kabinet.

Kita tunggu...
(ahm)