news okezone.com
Okezonenews » Home » Opini » Globalisasi dan Konglomerasi Koperasi (Bagian II - Habis)

getting time ...

OPINI

Bernhard Limbong

Globalisasi dan Konglomerasi Koperasi (Bagian II - Habis)

Selasa, 24 April 2012 09:06 wib

Mewujudkan konglomerasi koperasi berarti memproteksi masyarakat lokal di tengah arus globalisasi yang digerakkan oleh kapitalisme global. Revitalisasi peran koperasi bisa menjadi solusi strategis untuk memperkuat diri menghadapi persaingan global itu. Dalam era globalisasi ini, koperasi tentunya harus mengikuti tuntutan era perubahan yang mengglobal. Koperasi harus berani keluar dari kotak yang mengungkungnya selama ini. Saatnya koperasi membangun konglomerasi dan lebih otonom.

Mendorong konglomerasi koperasi berarti mengadopsi model koperasi konglomerat, koperasi dengan usaha-usaha besar dan beragam sehingga bisa menyejahterakan anggotanya. Untuk bisa menjadi koperasi konglomerat, koperasi harus bisa melakukan manajemen terbuka, dengan pola komunikasi yang transparan, serta mampu menunjukkan diri sebagai lembaga yang bisa dipercaya dan akuntabel. Itu artinya, prinsip-prinsip manajemen modern dan good corporate governance (GCG) wajib diakomodasi dalam pengelolaan sebuah koperasi.
 
Menghadapi tantangan globalisasi, koperasi harus dimanfaatkan untuk menjadi wadah membangun kekuatan bersama. Koperasi merupakan kekuatan yang hebat, karena koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut. Kekuatan inilah yang harus dibangun.

Membangun konglomerasi ekonomi koperasi merupakan potensi besar bagi negara bangsa ini bila koperasi-koperasi yang ada mau memperkuat jaringannya. Koperasi seharusnya bisa menjadi wadah bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperkuat diri agar tidak terpinggirkan dalam persaingan global. Tidak mustahil nantinya bila perekonomian Indonesia dikendalikan oleh koperasi konglomerat.
 
Peran strategis UMKM dan koperasi dalam perekonomian sangat besar. Sebanyak 99 persen perekonomian nasional digerakkan sektor UMKM. Namun, ada banyak persoalan internal maupun eksternal yang dihadapi sektor UMKM dan koperasi, terutama terkait daya saing yang rendah, jaringan pasar yang terbatas, kesulitan mengakses bahan baku, rendahnya keterampilan sumber daya manusia, maupun keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan.

Selain itu, sektor UMKM dan koperasi juga banyak menghadapi kendala, seperti kurang memadainya institusi yang membidangi UMKM dan koperasi, koordinasi lintas sektor yang kurang optimal, bahkan ada perda-perda di daerah yang kurang kondusif bagi iklim usaha UMKM dan koperasi. Misalnya, banyak keluhan dari pengusaha UMKM akibat maraknya pendirian pasar-pasar modern (swalayan) di sekitar pasar-pasar tradisional. Jadi, kita harus mulai dengan membenahi regulasinya, dekati dengan pendekatan pembinaan terhadap pasar, produk, SDM, desain dan teknologi, serta operasional pembiayaan.

Belajar dari Negara Lain

Menciptakan konglomerasi ekonomi koperasi di Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Sudah banyak terbukti di negara-negara lain. Di Korea, misalnya, koperasi pertanian memiliki omzet 200 miliar dolar AS. Di Singapura, koperasi menguasai alur distribusi produk ritel dengan menjadi pemasok 60 persen jaringan ritel di negeri itu. Omzet koperasi ritel bisnis di Singapura, bahkan melebihi angka 200 miliar dolar AS alias dua kali lipat APBN Indonesia.

Tak hanya itu, Amerika Serikat yang dikenal sebagai penyokong utama kapitalisme global ternyata 25 persen penduduknya adalah anggota koperasi.  Banyak perusahaan besar dunia yang dimiliki oleh koperasi. Banyak brand terkenal dunia merupakan produk-produk koperasi, seperti produsen susu kemasan Dancow, Nestle, produsen es krim Campina, dan gerai penjualan perkakas rumah tangga Ace Hardware.

Di Jepang lebih hebat lagi. Koperasi Zen Noh tercatat sebagai koperasi terbesar dari 300 koperasi yang diranking International Co-operative Alliance (ICA) tahun 2007. Dengan basis pertanian, jejaring Zen Noh telah merambah ke berbagai bisnis, yang menjangkau banyak negara. Secara keseluruhan, Zen Noh menghimpun 1.173 koperasi pertanian, dan 1.010 di antaranya merupakan koperasi primer pertanian. Sisanya merupakan sekunder koperasi pertanian tingkat provinsi. Perputaran omset Zen Noh mencapai 63.449 miliar dolar AS, atau Rp 583,73 triliun per tahun. Zen Noh merupakan koperasi terbesar di dunia, dengan aset mencapai Rp 649 triliun, dan membawahi 100 lebih perusahaan.
Hal paling menarik adalah koperasi di Singapura. Negara yang luas wilayahnya hanya sepertujuh luas Pulau Bali itu, mampu memakmurkan masyarakatnya yang berjumlah sekitar 4 juta orang. Kunci pergerakan ekonomi warga Singapura ternyata koperasi. Sebanyak 50 persen masyarakat Singapura merupakan anggota koperasi. Posisi gerakan koperasi di negara Pulau itu disejajarkan dengan swasta. Koperasi murni dipandang sebagai salah satu bentuk bisnis. Tidak ada kementerian yang khusus membidangi perkoperasian. Kondisi ini memaksa para pelaku koperasi mengelola koperasi secara profesional. Federasi yang dibentuk, SNCF (Singapore National Co-operative Federation) mampu memosisikan diri sebagai wadah koperasi untuk bersuara kepada pemerintah.

SNCF, semacam DEKOPIN di Indonesia, mampu menaungi seluruh koperasi yang bergerak di berbagai sektor, seperti Campus Co-operative Sector (sama dengan Koperasi Mahasiswa), Credit Co-operative Sector (sama dengan KSP), NTUC Co-operative Sector (sama dengan KSU) dan Service Co-operative Sector (sama dengan koperasi jasa). NTUC, terutama, telah mampu merambah berbagai bidang usaha, seperti usaha perawatan kesehatan anak, perumahan, pujasera, supermarket, asuransi, produk farmasi, klinik pengobatan keluarga, media cetak dan penyiaran, dan lain-lain. Seluruh bidang usaha tersebut telah mampu memenuhi dan menyejahterakan anggota koperasi. Hal inilah yang belum mampu diwujudkan oleh koperasi di Indonesia.

Kondisi yang berbeda terjadi di Tanah Air. Di Indonesia, pemerintah memantau dan terlibat langsung dalam pembinaan dan pertumbuhan perkoperasian. Bahkan, pemerintah memanjakan koperasi dengan menggelontor dana operasional dan berbagai bantuan juga dikucurkan untuk menggairahkan soko guru perekonomian Indonesia ini.

Kondisi koperasi di Indonesia seharusnya jauh lebih baik dari kondisi di Singapura. Namun, lemahnya sumber daya manusia dalam mengelola koperasi menjadi koperasi yang maju dan modern masih menjadi kendala. Di samping itu, Dekopin sebagai wadah gerakan koperasi nasional belum bisa maksimal menjalankan fungsi dan perannya karena berbagai kendala internal dan eksternal.

Langkah Konkrit

Pertanyaan yang tidak kalah menarik, bagaimana caranya membangun konglomerasi ekonomi koperasi di Indonesia? Ada beberapa pemikiran dan langkah strategis yang bisa diterapkan. Pertama, garap bisnis skala besar. Gerakan koperasi diharapkan dapat merancang pengembangan usaha untuk jangka panjang. Targetnya, koperasi bisa memasuki sektor-sektor ekonomi skala besar, yang selama ini nyaris luput dari perhatian. Sektor ekonomi yang dimaksud adalah bidang-bidang ekonomi yang di masa depan akan kuat pengaruhnya terhadap perekonomian nasional, yaitu sektor industri dan manufaktur, sektor perdagangan dan sektor distribusi secara regional, sektor jasa dan perbankan, serta sektor jasa telekomunikasi dan angkutan. Tentu saja, tanpa meninggalkan sektor-sektor tradisional yang identik dengan perekonomian masyarakat pedesaan Indonesia, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan dalam rangka penguatan ekonomi rakyat.

Kedua, menggerakkan koperasi sekunder. Koperasi tidak boleh meninggalkan ekonomi rakyat, yang kebanyakan bergerak di sektor  usaha skala kecil. Di sinilah pentingnya prinsip subsidiary. Maksudnya, koperasi premier tetap berkonsentrasi melayani anggota perorangan, sedangkan koperasi sekundernya mulai merambah usaha-usaha skala besar. Tentu saja, usaha itu sedapat mungkin terkait dengan premier koperasi.
    
Ketiga, mendistribusikan bahan kebutuhan rakyat. Posisi koperasi sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi rakyat di pedesaan serta jumlah anggota koperasi yang sangat besar merupakan modal sosial (social capital) yang sangat strategis dan tak ternilai, namun harus terus dipacu dan diperbarui dengan memberikan perhatian (allocation of attention) secara tepat dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, koperasi bisa merebut bisnis berskala besar yang berkaitan dengan distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat. Dengan jaringan koperasi yang sangat besar di seluruh Indonesia, diyakini koperasi sangat mampu menjadi salah satu pemeran utama sebagai distributor beras, gula, minyak goreng, dan lain-lain.     

Keempat, keberadaan bank koperasi merupakan impian gerakan koperasi Indonesia.  Tujuannya jelas, yakni agar koperasi tidak menggantungkan pemenuhan kebutuhan kreditnya pada pihak lain, terutama untuk menggarap usaha skala besar. Pengalaman menunjukkan, tidak mudah bagi koperasi untuk memperoleh kredit dari bank, terutama untuk membiayai usaha-usaha skala besar, termasuk kredit program yang disubsidi pemerintah.

Kelima, mendorong terciptanya ‘zona ekonomi koperasi’ antara lain menguasai sebuah sektor usaha dari hulu ke hilir. Sebagai contoh, sektor pertanian berikut agroindustrinya, yang secara riil benar-benar melibatkan rakyat banyak. Bukan cuma produksi, distribusi dan pemasaran juga ditangani koperasi. Karena sedemikian kuatnya penguasaan itu maka sulit digoyahkan oleh kekuatan dari mana pun. Jadi, sektor usaha yang dikuasai koperasi itu, sudah benar-benar mencapai tingkat kemandirian tertinggi.

Keenam, pendekatan ekonomi pengetahuan. Untuk bisa survive dalam lingkungan ekonomi global, regional, nasional, dan lokal yang terus berubah, koperasi dituntut untuk mengubah paradigma lama ke paradigma bisnis kontemporer, yaitu pendekatan ekonomi pengetahuan dalam proses mereorganisasi dan merestrukturisasi lembaga-lembaga bisnis menuju pola sinergi dan pola kodeterminasi (determinasi bersama) yang berorientasi kewirausahaan kolektif (Thoby Mutis, 1995). Dalam kaitan itu, satu-satunya yang lebih dapat dikendalikan justru faktor-faktor internal badan usaha, seperti model organisasi, metode pendidikan dan pelatihan untuk semua anggota badan usaha mulai dari deretan pemilik, manajer, level profesional, staf; selain sarana kerja, keuangan, dan lain-lain.   

Tuntutan tentang konglomerasi ekonomi koperasi kiranya menemukan momentum di tengah dominasi ekonomi konglomerasi korporasi di satu sisi, dan ketidakberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sisi yang lain. Kita tentu berharap, lebih dari sekadar wacana, para stakeholders perkoperasian Indonesia benar-benar mampu mewujudkannya secara lebih sistematis dan nyata.

Bernhard Limbong
Master Hukum Bisnis dan Doktor Ilmu Hukum UNPAD, Bandung


(//mbs)

RESENSI »

Ini Bukan Avatar, Tapi Dajjal!
Ini Bukan Avatar, Tapi Dajjal!

Ketika membaca, mendengar atau mengatakan kata Dajjal, yang pertama terpikirkan adalah apakah Dajjal sudah dekat?

SUARA KEBON SIRIH »

Chief Content News Baru di Okezone.com
Chief Content News Baru di Okezone.com

PORTAL berita nasional, Okezone.com, memiliki Chief Content News (Pemimpin Redaksi News) baru, yakni Syukri Rahmatullah.

CATATAN REDAKSI »

BBM Naik Rp3.000, Jokowi dan Rumah Transisi
BBM Naik Rp3.000, Jokowi dan Rumah Transisi

Baru-baru ini, anggota Tim Transisi Jokowi melontarkan pernyataan mengejutkan soal kenaikan harga BBM.

ETALASE »

"Munir" Tetap Suarakan Keadilan

Sunyi, kala belasan pegiat hak asasi manusia (HAM) dari Jaringan Pemuda Batu mengunjungi sebuah makam di TPU Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur, akhir pekan lalu.

OPINI »

Media dan "Revolusi Mental"
Media dan

ADA satu istilah baru yang menarik dalam konstelasi politik belakangan ini, yakni Revolusi Mental.