Belum usai masalah keterlibatan oknum anggota TNI AL dalam geng motor dan aksi cowboy seorang oknum anggota TNI AD, yang saat berselisih dengan seorang pengendara motor, di Palmerah, Jakarta, mengacungacungkan pistolnya; beberapa waktu lalu kita juga dikejutkan lagi dengan aksi anggota Marinir di Padang, Sumatera Barat, yang melakukan pemukulan terhadap wartawan. Kejadian-kejadian yang demikian, tentu secara tidak langsung akan menyudutkan institusi TNI pada posisi yang kurang bagus di mata masyarakat.

Oknum-oknum tentara melakukan hal yang demikian tentu ada alasan tertentu sehingga mereka yang dilatih untuk melakukan kekerasan, kekerasan kepada musuh-musuh negara, namun dengan alasan tertentu itu mereka menempatkan kekerasan kepada masyarakat yang belum tentu bersalah.

Arogansi tentara di masa Orde Baru mungkin suatu yang wajar, sebab saat itu doktrin ABRI (TNI) yang menempatkan tentara tidak hanya menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan, namun juga sebagai kekuatan politik, sehingga mereka sering melakukan kekerasan untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru.

Namun ketika era reformasi sudah bergulir, di mana mengharuskan TNI tidak melakukan kegiatan politik dan semata hanya kegiatan pertahanan serta operasi-operasi tertentu atas dasar kebijakan negara, tentu sangat aneh bila TNI melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya.

Munculnya tindakan tentara di luar batas tugasnya yang sering muncul belakangan ini, bisa jadi adanya kegelisahan TNI akan eksistensi dirinya. Lahirnya UU. No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, rupanya membuat mereka terkurung dalam barak. Tugas mereka tidak ada karena Indonesia relatif damai. Bandingkan dengan tentara-tentara di kawasan Timur Tengah, Filipina, China, Korea Utara, Korea Selatan, dan wilayah negara lainnya yang dari wkatu ke waktu menuntut tentara untuk siap siaga. Akibatnya TNI pasif. Toh kalau ada sedikit masalah dengan negara tetangga, Malaysia, misalnya, pemerintah akan mengatakan, tidak ada apa-apa, kita selesaikan dengan perundingan.
 
Berdiam diri di barak tentu membuat para tentara jenuh. Kejenuhan tidak hanya dialami oleh para prajurit, namun juga institusi TNI, sehingga saat penyusunan UU Tentang Keamanan Nasional dan UU Tentang Penanganan Konflik Sosial, TNI ingin terlibat dalam ikut mengamankan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan polisi. Namun upaya yang demikian, dicegah oleh DPR dan masyarakat-masyarakat yang tergabung dalam berbagai LSM seperti Kontras dan Imparsial.

Ditolaknya keterlibatan TNI untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang selama ini dilakukan polisi dan suasana damai yang diciptakan tentu akan semakin membuat TNI tidak banyak melakukan aktivitasnya. Sehingga untuk menyalurkan pendidikan dan latihan yang selama ini diterimanya, anggota TNI menyalurkan tidak pada tempatnya.
Untuk menyikapi agar tindakan oknum TNI tidak semakin arogan dan di mana-mana, pemerintah dan DPR harus memikirkan tugas tambahan apa yang perlu diberikan kepada para tentara. Sikap DPR yang hanya ingin menghukum atau menyalahkan anggota TNI yang melakukan arogansi bukan sebuah sikap yang bijak. Seharusnya DPR memberi ruang pada TNI untuk tugas-tugas tertentu ketika negara dalam kondisi damai, sehingga para tentara tidak hanya siaga di dalam barak atau hanya menunggu perang datang.

Ketika negara-negara seperti Vietnam, Filiphina, Brunai, Malaysia, bersitegang dengan China di Laut China Selatan, hal demikian menunjukan bahwa kawasan Asia Tenggara pada suasana yang tidak stabil. Namun anehnya pemerintah merasa tidak ada apa-apa sehingga upaya pengerahan-pengerahan pasukan tidak dilakukan. Hadirnya marinir di Darwin, Australia, dan ketegangan di Laut China Selatan, seharusnya disikapi dengan cepat. Kondisi yang demikian seharusnya membuat para tentara siaga dan melupakan keinginan untuk melibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dilakukan polisi, apalagi melakukan arogansi di tengah-tengah masyarakat.
Arogansi dengan menggunakan simbol-simbol tentara memang sangat manjur. Oknum-oknum yang melakukan hal demikian, tindakan apa yang dijatuhkan kepada mereka jarang masyarakat yang tahu. Apakah oknum itu dijatuhi hukuman kurungan, penurunan jabatan kepangkatan, masyarakat jarang yang mengetahui. Proses-proses pengadilan militer cenderung tertutup.

Manjurnya simbol-simbol tentara untuk kebal hukum pun juga digunakan masyarakat ketika harus berhadapan dengan aparat hukum lainnya. Marak terjadi di masyarakat, agar mereka tidak kena tilang atau membuat ciut polisi untuk memberi sanksi hukum, penggendara sepeda motor atau mobil sering menempelkan sticker yang berlogokan angkatan-angkatan matra TNI di plat sepeda motor atau di kaca-kaca mobil, bahkan ada mobil-mobil milik masyarakat menggunakan plat mobil milik TNI. Tidak hanya itu, jaket-jaket yang seharusnya dipakai hanya untuk tentara dijual bebas di pasar, dan masyarakat menggunakan jaket-jaket itu untuk menakutnakuti musuh-musuhnya atau untuk menipu orang lain.
 
Jadi di sini bisa disimpulkan, bahwa di tengah-tengah kita telah terjadi pembajakan simbol-simbol TNI untuk melakukan kekerasan, baik itu dilakukan oleh anggota tentara sendiri maupun masyarakat. Mereka semua melakukan hal demikian untuk melakukan arogansi dan melawan hukum.

Ardi Winangun
Pernah Bekerja di Civil-Militery Relations Studies (Vilters)


(//mbs)