Partai Nasional Demokrat (NasDem) membuat gebrakan. Partai baru ini melansir akan memberikan modal Rp5 miliar hingga Rp10 miliar kepada calon anggota legislatifnya yang akan bertarung pada Pemilu 2014 mendatang. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir perilaku koruptif para caleg-nya kelak jika sudah duduk di parlemen.

Seperti disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella, terobosan dari partainya ini lebih disebabkan adanya kesadaran bahwa modal untuk pencalegan memang besar. Bahkan fenomena sosial ini membuat banyak caleg yang gagal menjadi gila, karena sudah terlanjur mengeluarkan biaya kampanye yang begitu besar. Demikian juga halnya dengan mereka yang akhirnya terpilih. Akibat ada asumsi harus "balik modal" maka mereka ketika duduk di parlemen kemudian berperilaku koruptif.

Apa yang disampaikan Rio tentu sangat menyentuh aspek sosiologis. Itulah realitas yang terjadi selama ini. Tak heran jika kemudian berbagai survei menyebutkan parlemen menjadi salah satu lembaga yang paling koruptif, di samping beberapa lembaga penegak hukum lainnya.

Terobosan ini tentu menjadi sesuatu yang baru dalam perpolitikan nasional. Apresiasi pun berdatangan. Meskipun sayup-sayup ada juga nada sumbang, termasuk dari partai lain. Mereka mempertanyakan kira-kira dari mana dana untuk modal caleg ini. Tentu saja, itu menjadi urusan dapur Partai NasDem. Mungkin saja partai ini memiliki simpatisan dan donatur yang cukup, sehingga mereka memiliki kekuatan finansial yang baik.

Gerakan restorasi dan berbagai terobosan untuk menjadikan NasDem menjadi partai modern memang sudah mulai menunjukkan dampaknya. Dalam surveri terakhir, dari sejumlah lembaga survei, menunjukkan partai ini mampu menyodok ke peringkat papan tengah. Situasi ini tentu saja bisa membuat partai lain menjadi tidak nyaman.

Partai politik sebagai medium rekrutmen elit memiliki posisi yang begitu dominan. Di negeri ini, hampir semua posisi penting, selalu saja terkait dengan partai. Karenanya sudah selayaknya partai-partai di negeri ini bisa melakukan perbaikan dalam proses rekrutmen politik. Tanpa mereka melakukan perbaikan, justru yang terjadi adalah akan makin memperburuk situasi negeri ini.  Pemimpin yang terpilih sudah pasti tidak memiliki integritas dan kapabilitas. Ujung-ujungnya partai juga akan kena getahnya. Bagaimanapun kualitas partai akan sangat diukur dengan kualitas kadernya.
(mbs)