Pertemuan Rio+20 yang dijadwalkan Juni 2012 ini adalah sebuah agenda international Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kembali menggaungkan pentingnya implementasi dari isu global, Green Economy atau Ekonomi Hijau dengan slogannya “pro growt, pro-job, and pro-poor”, suatu initiatif tentang ekonomi modern yang merespon persoalan lingkungan dan menjawab masalah kemiskinan serta kesenjangan ekonomi dunia.

Inisiatif Green Economy dalam Tatanan Global. Gagasan tentang ekonomi hijau berangkat dari keyakinan para ekonom environmentalist dunia tentang kegagalan pasar “market failure” yang menumbuhkan ketidakpercayaan akan sistem kapitalis karena telah memunculkan persoalan kemiskinan dan ketidakadilan global. Sementara aktivitas-aktivitas ekonomi telah mengakibatkan bermunculannya permasalahan lingkungan seperti krisis ekologi, eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan pada kelangkaan, hingga berujung kepada isu yang menuntut perhatian khusus warga dunia, yaitu perubahan iklim “climate change” dan pemanasan global “global warming.”

Sementara waktu, gagasan ekonomi hijau bagi sebagian kalangan memang dinilai lebih bermuatan fiosofis daripada realistis dan kurang wacana-wacana empiris. Hal ini terlihat dari lebih dikemukakannya konsep-konsep dasar tentang humankind, human well-being, dan respek atau sebuah penghargaan terhadap alam. Namun demikian, dalam perkembangannya, gagasan tentang ekonomi hijau yang kemudian menjadi agenda besar PBB serta menarik perhatian banyak kalangan dari berbagai macam latarbelakang ini mulai mengkonstruksi bangunan teorinya yang lebih komprehensif, sehingga berhasil mengambil porsi tertentu baik dalam khasanah kelimuan maupun diwilayah praktek dan penyelenggaaraan negara serta pembentukan tata dunia baru.

Sekitar 120 pemerintah negara di seluruh pelosok dunia akan bertempur demi masa depan bersama. Isu besar dalam pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil, dalam ajang Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB yang lebih dikenal dengan Rio+20 ini tetap sama: pertarungan antara negara maju dan negara berkembang. Situasinya tak berubah banyak sejak 1972 ketika dunia mulai memasukkan aspek lingkungan ke diskusi global, yang ketika itu masih didikotomikan dengan ekonomi.

Tahun 1982 lahirlah Brundtland Commission yang antara lain memasukkan unsur ekonomi, lingkungan, dan persoalan kemiskinan. Disusul tahun 1992 pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio yang memperkenalkan tiga pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pada Konferensi Rio+20, 20 tahun setelah KTT Bumi pertama, akan dideklarasikan dokumen The Future We Want yang memuat masa depan yang diinginkan umat manusia di planet bumi dan bagaimana pengaturan institusinya agar keinginan tersebut tercapai. Masa depan tersebut dituliskan sebagai upaya menghindarkan kehancuran planet Bumi jika manusia terus melakukan kegiatannya seperti biasa saja (business as usual). Salah satu solusi yang bakal ditawarkan adalah ”green economy” (ekonomi ramah lingkungan) yang pada intinya berisi upaya valuasi jasa lingkungan.

Indonesia bisa ikut memainkan peran dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan, Rio+20 di Rio de Janeiro, Brasil. Kegiatan ini akan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20-22 Juni mendatang. Event dunia itu bakal menjadi momentum bagi Bangsa Indonesia untuk kembali menggugah semangat tetap berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dengan lebih melestarikan lingkungan hidup untuk penghapusan kemiskinan melalui gerakan ekonomi hijau (green economy).

Di KTT Rio+20 Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk menjadi trend setter,yang dapat meyakinkan dan mengajak seluruh kepala negara dan bangsa di dunia untuk menerapkan konsep ekonomi hijau  (green economy) seperti diuraikan di atas demi mewujudkan dunia yang lebih baik, sejahtera, dan berkelanjutan.

Indonesia dalam posisi untuk mendorong masyarakat dunia memperbaik sistem perdagangan bebas yang berkeadilan (free and fair trade), dan mendesak negara-negara maju untuk mentransfer teknologi, sumber daya keuangan, dan sumber daya sosial kepada negara-negara miskin. Hal itu supaya negara-negara miskin juga mampu mengimplementasikan green economy guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara berkelanjutan.

Secara ekologis Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia dan keanekaragaman hayati darat terbesar kedua di dunia. Artinya,keberlanjutan produksi bahan pangan, farmasi, dan SDA terbarukan lainnya sangat bergantung pada Indonesia.

Demikian juga halnya dengan fungsi laut dan hutan, Indonesia yang sangat besar dalam menyerap karbon (carbon sink) yang sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya global warming. Ekosistem laut Indonesia sebagai pusat segi tiga terumbu karang dunia (the world’s coral triangle), dan pengendali dinamika iklim global, khususnya El-Nino dan La-Nina.

Secara sosial-ekonomi, Indonesia juga negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yang memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar pula. Indonesia merupakan anggota G-20 (kelompok negara-negara maju dan emerging economies).

Peran Indonesia

Perlu diingat, dasar negosiasi pada Rio+20 adalah prinsip ”common but differentiated responsibilities” (sama tetapi berbeda tanggung jawab). Sama dalam hal membangun dunia dengan menghiraukan keberlanjutan alam dan lingkungan, tetapi berbeda bebannya. Yang diharapkan sebenarnya adalah bagaimana negara berkembang bisa bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengembangkan energi terbarukan. Di sana harus terjadi transfer teknologi. Sejarah tertulis, Agenda 21 tidak jalan. Transfer teknologi tidak pernah terjadi.

Pertanyaan peserta diskusi sekaligus gugatan yang muncul adalah: mengapa Indonesia tidak melakukan langkah ”meniru” dan ”mencuri” teknologi? Mengapa seakan Indonesia terima saja menjadi ”good boy”. Pemerintah Indonesia kemudian dinilai tidak memiliki desain besar politik luar negeri, sama seperti Indonesia tidak memiliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketika Indonesia bersikap sebagai ”good boy”, yang terjadi adalah kerusakan masif lingkungan di dalam negeri dan merebaknya konflik sosial di sejumlah kawasan konsesi hutan.

Padahal, dari peserta diskusi muncul pendapat kuat, Indonesia sebenarnya amat ditunggu-tunggu kepemimpinannya oleh negara-negara lain. Indonesia bisa menjadi inisiator menyuarakan kepentingan negara-negara miskin dan negara-negara berkembang. Pada era lahirnya Indonesia, presiden pertama RI Soekarno memilih jalan konfrontasi yang berakhir dengan karut-marut ekonomi. Utang menumpuk. Soeharto, pemimpin Orde Baru, memilih jalan kooperatif. Survival didahulukan. Swasembada pangan diincar.

Untuk bisa survive perlu kerja sama dengan negara maju. Namun, jangan sampai jadi pion seperti Filipina yang menjadi pion Amerika. Intinya, memperkuat diri dari dalam. Sementara untuk bersekutu dengan pihak negara-negara miskin, negara-negara Selatan, mereka pun belum kuat.

Maka, pilihan yang nalar adalah Indonesia sebagai bagian dari Asia menjadi jembatan antara negara-negara Brasil, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). Maka, Indonesia perlu berjalan ”zig-zag” untuk memenangi pertempuran, di mana rakyat Indonesia bisa terus maju, tetapi Indonesia tidak bubar seperti Uni Soviet.

Pada Rio+20, Presiden Indonesia terpilih sebagai satu dari tiga kepala negara dua lainnya Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan PM Inggris David Cameron sebagai Panel of Eminent Person atas pilihan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Ketiganya bertugas membantu Ban Ki-moon dan membicarakan dengan anggota PBB lain tentang Post 2012.

Maka, posisi Indonesia menjadi strategis untuk merangkul Utara (negara maju) dan Selatan (negara miskin dan negara berkembang). Tujuannya adalah agar Indonesia tetap ada pada 100 tahun usianya nanti. Itulah pertarungan global yang bakal berlangsung di Rio de Janeiro dan konteksnya untuk keberlanjutan Indonesia. Soal pembangunan berkeberlanjutan? Kita masih harus sabar menanti, menanti pertarungan itu usai.

Dengan demikian, pertemuan Rio+20 dapat menciptakan sebuah ruang-ruang politis yang dinamis dimana isu-isu lingkungan dan kebijakan-kebijakan ekonomi negara, institusi-institusi ekonomi internasional serta pemimpin-pemimpin dunia, yang idealnya menjadi elemen utama dalam pembentukan demokrasi global, bilamana mereka dapat merumuskan program-program kerjasama yang sifatnya kolaboratif dan negosiatif.

Oleh karena itu Pertemuan Rio+20 dengan isu Green Economy yang mengedepankan penyelesaian masalah-masalah lingkungan global serta menjawab kegagalan pasar sebagai isu ekonomi-politik sesungguhnya dapat meningkatkan tumbuhkembangnya budaya berdemokrasi di tatanaan dunia. Indonesia tetntunya berharap Konferensi Pembangunan Berkelanjutan yang lebih dikenal Rio+20 dan dimotori Perserikatan Bangsa Bangsa di Brasil, menghasilkan komitmen dan langkah bersama mewujudkan ekonomi ramah lingkungan serta mendapat dukungan semua bangsa di jagat ini.(*)

Fathur Anas
Peneliti di Developing Countries Studies Center (DCSC) Jakarta


(//mbs)