news okezone.com
Okezonenews » Home » Opini » Papua dan Kualitas Demokrasi Kita

getting time ...

OPINI

Musa Maliki

Papua dan Kualitas Demokrasi Kita

Selasa, 03 Juli 2012 09:21 wib

Kasus tindak kekerasan di Papua terus berlanjut ke wilayah massa yang lebih luas di Timika. Pada awalnya teror kecil-kecilan lalu bergelundung menjadi kerusuhan warga yang begitu sulit diketahui siapa pihak-pihak yang memulai dan merancang kekacauan ini.

Terlepas dari siapa yang menggerakkan hal itu, hal ini menciptakan, menampilkan, menunjukkan kontradiksi dengan prinsip demokrasi Indonesia yang disuarakan oleh pemerintah di dunia internasional seperti dalam Bali Demokrasi Forum yang berlangsung setiap Tahunnya. Forum ini menjadi terlihat hanya politik simbol yang biasa dilakukan oleh pemerintah SBY dengan sebutan “politik gincu”.

Menteri Luar Negeri, Marty N. di forum HAM PBB Jenewa beberapa bulan yang lalu menjelaskan bahwa kondisi demokrasi Indonesia berlancar dengan baik-baik saja, dan fenomena kekerasan yang terjadi hanyalah masalah kecil yang segera diselesaikan. Marty menjelaskan bahwa kekerasan di Indonesia terlalu didramatis dan diangkat media massa. Yang jelas, jaminan Marty ini terpatahkan oleh teror dan kekerasan yang setelah forum itu justru semakin meningkat eskaslasinya.

Hal ini sangat gawat, jika kasus teror dan kekerasan Papua ini tidak diselesaikan oleh pemerintah SBY. Sebaiknya niat SBY untuk datang ke Papua akhir Juni ini dilaksanakan agar pemerintah SBY setidaknya menunjukkan keseriusan pada integrasi negara kesatuan Indonesia dan kualitas demokrasi Indonesia yang selalu dipromosikan apik di dunia internasional.

Mengapa Papua selalu bergolak?

Jika dilihat dari gejala sejarah, Papua ini memang problematis. Apakah integrasi Papua ini benar-benar murni kemauan mereka sendiri, atau keputusan sistem internasional yang saat itu ditentukan oleh kekuatan balance of power (BOP) antara Amerika dan Uni Soviet? Bagi Indonesia PEPERA (referendum) mempunyai kekuatan hukum, terlepas isinya problemmatis atau tidak. Bagi pihak lain isinya sangat problematis.

PEPERA adalah bargaining politik internasional Indonesia dan Amerika tanpa keikutsertaan Australia dan PBB yang sudah sejak awal suda ikut dalam perundingan antara Indonesia, Belanda, Amerika, dan Australia.

Indonesia akan mendapatkan Papua jika Indonesia mau meninggalkan ideologi komunisme dan tidak mengimpor persenjataan dari Uni Soviet. Di sini politik luar negeri bebas-aktif Indonesia dipahami sebagai strategi aktif Soekarno banting setir secara bebas dari Uni Soviet ke Amerika.
 
Bagi Australia, sampai sekarang problem Papua adalah slilit. Austalia memandang Indonesia memperoleh bantuan Amerika untuk mencaplok Papua dengan memanipulasi PEPERA. Kini, Australia mempunyai hak untuk bersuara di dunia internasional bahwa PEPERA perlu diadakan ulang. Dan pastinya, jika hal itu terjadi, maka Papua akan terpisah dari Indonesia seperti Timor Leste sekarang.

Perubahan Politik Internasional

Konstelasi politik internasional sudah berubah dari BOP bipolar menjadi BOP multipolar. Hegemoni Amerika semakin menurun seiring dengan peperangan di Irak dan Afganistan serta krisis 2008. Walaupun penurunannya masih dipertimbangkan sebagai hegemoni dunia sampai saat ini di bidang finansial capital dan militer. Penurunannya ditandai dengan misalnya, kasus Suriah yang Amerika masih mikir-mikir untuk menghadapi Soviet dan Cina dan kasus iran yang masih tarik-ulur.

Perubahan konstelasi politik internasional ini membuat Amerika mereproduksi kekuasaannya di Asia Pasifik, khususnya Indonesia. Indonesia dalam perspektif Amerika masih dianggap potensial ancaman jika Indonesia beralih banting setir ke China dan Soviet. Oleh sebab itu, Indonesia perlu dijaga agar tidak tersihir oleh Cina dan Soviet sebagai negara yang sedang naik kapabilitas powernya.

Perubahan konstelasi politik internasional sangat berpengaruh pada Papua. Ketika Papua bergejolak, maka kepentingan Amerika dapat terganggu, yakni eksploitasi Freeport atas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Papua.

Indonesia adalah negara yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti politik bebas aktif Soekarno terhadap Papua. Indonesia bisa saja melakukan bargaining kembali dengan Amerika untuk tidak mengikuti Cina, khususnya terkait dengan masalah Laut Cina Selatan. Jadi Amerika selain membantu menciptakan integrasi Negara kesatuan Indonesia, kepentingan ekonomi Amerika pun diamankan pemerintah SBY.

Atas dasar dukungan Amerika terhadap integrasi negara kesatuan Indonesia, maka resiko Papua lepas dari Indonesia masih sulit terjadi. Selama Indonesia masih menjadi ‘anak baik’ bagi Amerika untuk menjaga kepentingan ekonominya dan membantunya untuk menciptakan keamanan di Asia Pasifik atas China yang sedang menampilkan sikap agresifnya, Indonesia tetap aman menjadi negara kesatuan bersama Papua.

Jadi teror dan kekerasan yang sedang berlangsung sekarang ini, jika terus mencuat dan terlihat bahwa pelakunya adalah gerakan separatisme, maka Amerika justru akan mendukung Indonesia untuk menumpasnya. Hal ini lebih mudah bagi Amerika dibandingkan menjalin hubungan baru jika Papua merdeka. Bagi Amerika, belum ada jaminan perjanjian baru dengan negara baru dapat berjalan mulus seperti hubungan yang sekarang sedang terjalin dengan Indonesia.

Yang terus menghantui Indonesia adalah demokrasi Indonesia. Bagi Amerika Indonesia demokrasi atau otoritarian tidaklah penting. Hal yang penting bagi Amerika adalah kepentingan finansial kapitalnya. Kita bisa melihat era Soeharto yang otoritarian, Amerika sangat bersahabat dengan Soeharto. Hal ini senada dengan politik luar negeri double standard Amerika di negara-negara otoritarianisme dan otoriter di Timur Tengah.

Untuk itu tantangan terbesar bagi bangsa ini adalah demokrasi substansial dalam proses menegakkan HAM dan nilai-nilai demokrasi seperti persamaan hak, toleransi, kebebasan, dialog, representasi dan mengeliminasi terror dan kekerasan. Masalah terror dan kekerasan di Papua harus segera diatasi oleh segenap warga Negara Indonesia. Negara lain seperti Amerika dan Cina tidak begitu peduli dengan demokrasi kita. Demokrasi kita adalah tantangan kita sebagai bangsa yang beradab.

Kedatangan SBY di Papua dirasa sangat penting sebab persoalan di lapangan inilah yang seharusnya disadari oleh para elit politik dan para pengambil keutusan. Negosiasi, perundingan, dan bargaining secara total antara pemangku kepentingan perlu digiatkan kembali. Perbaikan pendidikan, keamanan, ekonomi, dan demokratisasi di level lokal papua perlu digiatkan terus.

Musa Maliki
Saat ini Musa Maliki bekerja sebagai Dosen di Universitas Paramadina, Universitas al Azhar dan UPN Veteran Jakarta. Karyanya pernah diterbitkan di buku bunga rampai Refleksi Teori Hubungan Internasional: Dari Tradisional ke Kontemporer (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). Karya-karyanya  juga pernah dimuat di jurnal-jurnal kampus seperti Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (Universitas Katolik Parahyangan), Jurnal Politik Internasional: Global (UI), Jurnal Kajian Wilayah Eropa (UI), Jurnal Kajian Wilayah Amerika (UI), Jurnal Perspektif (Universitas Jayabaya), dan Jurnal Paramadina (Universitas Paramadina). Selain itu, beberapa kolom opininya pernah juga dimuat Koran Tempo dan Sinar Harapan. Musa Maliki dapat dihubungi melalui email: musa_maliki@yahoo.com. Hp: 081286263569.

(//mbs)

RESENSI »

Kisah-Kisah Inspiratif Seputar Ramadan
Kisah-Kisah Inspiratif Seputar Ramadan

Ramadan sudah berlalu. Bulan penuh berkah dan ampunan itu adalah bulan di mana orang-orang Muslim diwajibkan berpuasa sebulan penuh.

SUARA KEBON SIRIH »

Chief Content News Baru di Okezone.com
Chief Content News Baru di Okezone.com

PORTAL berita nasional, Okezone.com, memiliki Chief Content News (Pemimpin Redaksi News) baru, yakni Syukri Rahmatullah.

CATATAN REDAKSI »

Jalan Panjang Menanti Keadilan
Jalan Panjang Menanti Keadilan

PASANGAN Prabowo Subianto-Hatta Rajasa harus menempuh jalan panjang dan berliku untuk mendapatkan keadilan yang mereka rasa sudah dirampas oleh penyelenggara pemilu.

ETALASE »

Yadnya Kasada di Mata Wong Tengger
Yadnya Kasada di Mata <i>Wong</i> Tengger

Rela bolos sekolah serta rela menunda atau meninggalkan pekerjaan demi melarung sesaji ke kawah Gunung Bromo. Lantas, apa itu Yadnya Kasada di mata orang Tengger?

OPINI »

Salahudin, M.Si.
Politisasi Birokrasi
Politisasi Birokrasi

Salah satu tesis Karl Marx yang terkenal yaitu mengenai makna subyektifitas. Menurut Karl Marx struktur negara termasuk birokrasi tidak pernah netral (obyektif) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.