news okezone.com
Okezonenews » Home » Opini » Kasus Kedelai, Potret Gagal Pangan

getting time ...

OPINI

Dewi Aryani

Kasus Kedelai, Potret Gagal Pangan

Jum'at, 27 Juli 2012 07:41 wib

Kalimat “Gemah Ripah Loh Jinawi” seringkali digunakan dalam menggambarkan kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah. Kekayaan yang diharapkan akan membawa kemakmuran, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat seutuhnya. Melimpahnya potensi sumberdaya alam (mega biodiversity, termasuk plasma nutfah) tergambar ketika Indonesia diposisikan sebagai negara dengan bio-diversity darat terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Melimpahnya kekayaan alam Indonesia tidak lain karena ditunjang dengan kondisi geografis berupa dataran rendah dan tinggi, limpahan sinar matahari yang besar dan meratanya intensitas curah hujan sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis maupun komoditas introduksi dari daerah subtopis secara merata sepanjang tahun di Indonesia (Kementan, 2009).

Keanekaragaman ini menjadikan sektor pertanian menjadi sektor yang paling potensial di Indonesia. Lahan yang luas pun semakin mendukung dimana dengan luas lahan Indonesia sebesar 192 juta ha, 101 juta ha berpotensi sebagai areal pertanian yang meliputi lahan basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Namun yang telah dimanfaatkan hanya sebesar 47 juta ha (Kementan, 2006).

Potensi ini menjadikan sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Bahkan kontribusinya luar biasa besar terhadap pembangunan. Pertanian merupakan produsen bahan pangan dan serat, produsen bahan baku industri, berperan dalam mengatasi kemiskinan dan permasalahan lingkungan. Namun yang paling penting, sektor ini merupakan menyumbang kontribusi penerimaan bagi Indonesia dan menyumbang pengurangan tenaga kerja di Indonesia. Saat ini sektor pertanian berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 14,7 persen dari PDB dengan 39,33 persen penduduk bekerja di sektor pertanian dari total pekerja di Indonesia (BPS, 2012).

Namun, segala kekayaan bumi dan gambaran Indonesia sebagai negara yang “Gemah Ripah Loh Jinawi” seolah terhapus dan hanya menjadi sebuah catatan sejarah semata. Potensi alam yang ada tidak dimanfaatkan dan dioptimalkan hingga mencapai titik dimana sektor pertanian tidak lagi menjadi bagian dari identitas Indonesia. Kelangkaan pun terjadi akibat tidak dibenahinya pertanian dengan baik. Akhirnya, Indonesia harus mengimpor hasil pertanian dan bahan makanan dari negara lain yang potensi kekayaan alamnya tidak sebesar Indonesia. Realita yang sangat berbeda dengan masa lampau, dimana saat ini Indonesia merupakan negara kaya yang harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola potensi pertanian Indonesia menjadikannya semakin menjauh dari kondisi kejayaan masa lampau.

Kasus kedelai, salah satu produk pertanian yang hasil olahannya digunakan dalam berbagai bahan pangan di Indonesia, merupakan salah satu contoh gagalnya pemerintah dalam  mengelola potensi pertanian Indonesia. Permintaan yang tinggi terhadap kedelai tidak diantisipasi dengan ketersediaan yang memadai. Luas lahan kedelai saat ini hanya sebesar 622,254.00 Ha, dengan produktivitas sebesar 13.68 Ku/Ha, dan produksi sebesar 851,286.00 Ton. Akibatnya terjadi kelangkaan kedelai yang menyebabkan harga kedelai membumbung tinggi. Dampaknya adalah bahan pangan yang terbuat dari kedelai semakin jarang terlihat di pasaran. Padahal kedelai merupakan salah satu bahan pangan yang paling merakyat di Indonesia. Karenanya, dibutuhkan sosok Pemerintah yang faham betul bagaimana mengelola berbagai potensi alam Indonesia sehingga kasus kelangkaan pangan tidak pernah terjadi lagi.

Ketidakmampuan Pemerintah dalam menjamin kedaulatan dan swasembada pangan setidaknya terjadi karena tiga hal. Pertama, Pemerintah tidak mampu memahami kebutuhan rakyat, khususnya para petani Indonesia. Meskipun hidup di negara agraris, nasib petani Indonesia dapat dikatakan lebih buruk dibandingkan negara non agraris. Jerat-jerat kemiskinan membayangi hidup para petani Indonesia bahkan sebagian besar Petani Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ironis, karena kerja keras para petani untuk memastikan ketahanan pangan negara tidak terbayarkan akibat banyak kebijakan Pemerintah yang tidak pro kepada mereka. Lihat saja bagaimana Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) sedikit demi sedikit menggeser kehidupan para petani. UU ini menjadikan para petani kecil harus berlomba dengan pengusaha-pengusaha besar untuk memperebutkan lahan pertanian, yang seharusnya menjadi milik mereka. Belum lagi persaingan diantara para petani. Petani pun juga harus berusaha untuk mempertahankan lahan pertaniannya dari para pengusaha besar properti yang akan membuat bangunan dan gedung-gedung mewah di atas lahan pertaniannya. Persaingan lahan ini jelas merugikan para petani sebagai rakyat kecil yang selalu menjadi bulan-bulanan hukum dan kebijakan Pemerintah. Tidak hanya permasalahan lahan, para petani juga harus dihadapkan pada permasalahan naiknya harga pupuk bersubsidi yang mencapai 40% pada tahun 2012 ini. Harga BBM yang dirasakan masih mahal oleh para petani di satu sisi mempengaruhi pengoperasian alat-alat pertanian mereka. Production cost yang tinggi tidak diimbangi dengan harga jual tertinggi yang meningkat.
Permasalahan lain yang dialami oleh para petani adalah rendahnya pengetahuan dan skill bertani. Terlihat dari penggunaan cara-cara tradisional sehingga hasil tani yang didapatkan relatif sedikit dan tidak unggul. Kondisi ini menjadikan petani kecil kalah bersaing dengan para petani besar yang menggunakan alat-alat canggih dan metode pertanian dengan teknologi tinggi. Ketidakberpihakan Pemerintah terhadap petani sebagai agen ketahanan dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang belum pro petani kecil, serta ketidakmampuan Pemerintah untuk membaca apa yang dibutuhkan para petani kecil menjadi salah satu penyebab dasar tidak berkembangnya pertanian Indonesia.

Kedua, ketiadaan blueprint tata kelola pertanian menuju kedaulatan pangan yang mengakibatnya hilangnya orientasi akibat ketidakseragaman visi dalam menciptakan kedaulatan pangan. Rencana Strategis yang ada saat ini hanya sebatas pada target produksi pertanian. Tidak ada target yang menyebutkan usaha-usaha Indonesia untuk menciptakan kedaulatan pangan sehingga sebagai sebuah negara agraris, Indonesia tidak lagi harus bergantung pada impor beberapa komoditas pertanian. Permasalahan bukan hanya berada pada level konseptual, implementasi kebijakan-kebijakan pertanian juga bermasalah karena kondisi birokrasi, baik birokrasi Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah, yang masih diliputi berbagai penyakit. Oleh karenanya, permasalahan buruknya birokrasi ini menjadi alasan ketiga yang menyebabkan ketidakmampuan Pemerintah menata ketahanan pangan apalagi menciptakan kedaulatan pangan.

Selain ketiga permasalahan di atas, terdapat salah satu permasalahan kunci yang menyebabkan ancaman namun tidak terbatas pada kedaulatan pangan, namun juga kedaulatan energi dan air. Seperti yang diketahui bersama, energi, pangan, dan air, adalah tiga hal yang keberadaannya akan mendukung proses pembangunan. Kelangkaan pangan, energi, dan air, akan menghambat proses pembangunan yang sedang berjalan. Hal yang mengancam ketiganya adalah berbagai kebijakan Pemerintah, khususnya yang terkait dengan ketiga hal ini, masih sangat sektoral, terfragmentasi, dan belum menyentuh aspek-aspek khusus pada ketiganya. Sebagai contoh adalah kebijakan Pemerintah tentang penggunaan lahan yang salah satunya diakomodasi oleh UU Pokok Agraria. Kehadiran pihak komersial dan industri dalam UU tersebut semakin meningkatkan persaingan pengambil alihan lahan tidak hanya untuk memproduksi energi, pangan, dan air, namun juga sebagai lahan pembangunan bangunan dan gedung-gedung mewah. Egoisme sektoral memang menjadi hal yang menyebabkan permasalahan ini. Oleh karenanya, Pemerintah seharusnya menciptakan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif, khususnya bagi sektor pangan, energi,dan air sebagai faktor input pembangunan.

Indonesia wajib untuk belajar kepada Brazil, sebuah negara yang mampu membangun sektor pertaniannya. Dalam kurun waktu 30 tahun, Brazil mampu mengubah negaranya yang awalnya merupakan negara importer hasil tani menjadi salah satu negara exportir komoditas pertanian terbesar. Hasil taninya seperti kedelai dan jagung telah dikonsumsi di berbagai belahan dunia. Bahkan pada periode 1996-2006, hasil pertanian Brazil meningkat 365%. Pencapaian-pencapaian yang dilakukan Brazil ini tidak lepas dari peran Pemerintahnya yang secara konsisten menciptakan kebijakan pertanian yang pro Petani. Lahan-lahan tandus disulap menjadi lahan penghasil komoditas pertanian. Brazil telah memiliki grand design pertanian bagi negaranya. Sehingga masing-masing daerah memiliki komoditas unggulan yang daya saingnya dapat menandingi negara-negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat dan sebagainya.***

Dewi Aryani
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
Doktor Administrasi & Kebijakan Publik Universitas Indonesia


(//mbs)

RESENSI »

Cara Praktis Berpikir Positif dengan Tindakan
Cara Praktis Berpikir Positif  dengan Tindakan

Berpikir positif patut menjadi kebiasaan setiap orang yang ingin hidup stabil; bahagia sekaligus sukses.

SUARA KEBON SIRIH »

Chief Content News Baru di Okezone.com
Chief Content News Baru di Okezone.com

PORTAL berita nasional, Okezone.com, memiliki Chief Content News (Pemimpin Redaksi News) baru, yakni Syukri Rahmatullah.

CATATAN REDAKSI »

Mobil Tua Sang Presiden
Mobil Tua Sang Presiden

Presiden Uruguay Jose Mujica mengumumkan hartanya yang paling berharga berupa mobil VW Beetle buatan tahun 1987. Harganya ditaksir £1.300 atau setara Rp24,7 juta.

ETALASE »

"Munir" Tetap Suarakan Keadilan

Sunyi, kala belasan pegiat hak asasi manusia (HAM) dari Jaringan Pemuda Batu mengunjungi sebuah makam di TPU Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur, akhir pekan lalu.

OPINI »

Rafli Kande
Indonesia Milik Rakyat "Tanpa Sekat"
Indonesia Milik Rakyat

Meniti Indonesia pascapilpres 2014 kemarin. Sepertinya ragam “hama” di dalam taman Negeri Pancasila ini belum seluruhnya sirna.