Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menjawab pidato Presiden SBY terkait dugaan sejumlah instansi negeri yang dikatakan paling korup. Dalam waktu kurang dari sepekan, KPK langsung membuktikan bahwa pidato sang presiden benar adanya.

Dinihari tadi, sejumlah penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Korlantas Mabes Polri di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Komisi antikorupsi itu menciup aroma korupsi dalam proyek alat simulasi Surat Izin Mengemudi (SIM) di kantor Bhyangkara tersebut. KPK pun langsung menetapkan pria berinisial 'DS' sebagai tersangka.

KPK terlihat langsung tancap gas usai Presiden berpidato tentang korupsi di Tanah Air yang katanya masih mendapat rapor merah itu. DPR, Pajak dan Mabes Polri adalah sederetan institusi yang disebut presiden berpotensi kuat terjadinya tindakan korupsi. KPK seakan menjawab dengan menggeledah kantor Korlantas Polri. Sebelumnya, seorang petugas pajak di Surabaya tertangkap tangan diduga sedang menerima suap dari wajib pajak. Beberapa waktu lalu menyusul, mantan anggota Badan Anggaran DPR, Emir Moeis berstatus tersangka dalam kasus proyek PLTU Tarahan, Lampung.

Bila melihat reaksi cepat KPK dalam memberantas korupsi itu memang patut diacungi jempol. KPK juga mengklaim tindakan yang mereka lakukan sebagai bukti lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu tidak tebang pilih.

Meski demikian, kritikan masih menerpa lembaga yang berkantor di Jalan Rasuna Said, Kuningan ini. Diakui, KPK memang jempolan untuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan bukan orang-orang yang berada pada puasat kekuasaan atau mantan penguasa. Tapi untuk kasus besar yang biasanya menjerat sejumlah petinggi negeri ini, KPK lambat bukan main. Alasannya selalu sederhana, KPK hati-hati dan tak ingin tersangka utama menghilangkan bukti.

Contoh kasus Bank Century yang sebenarnya sudah ada keputusan politik di DPR jika bantuan pemerintah untuk bank yang kini bernama Mutiara itu menyalahi aturan, masih jalan di tempat. Begitupun kasus Hambalang dan Wisma Atlet. KPK memang terlalu hati-hati. Bagaimana Pak Samad Cs, apa bisa menjawab kasus besar ini?
(ahm)