Indonesia dianggap sebagai kekuatan tengah dan cukup mempunyai pengaruh di ASEAN. Indonesia mengakui telah gagal dalam ASEAN setelah “komunike bersama” ASEAN telah gagal akibat invervensi China ke Kambojo. Apakah benar hal ini adalah kegagalan Indonesia?

Hal yang terpenting adalah pentingnya re-politisasi sistem ekonomi global kapitalistik agar Indonesia dapat memunculkan jati diri sebagai kekuatan ekonomi yang unik (ekonomi kerakyatan). Jadi diri adalah kekuatan yang dapat memberi pengaruh di ASEAN. Tanpa jadi diri kendonesiaan, Indonesia hanya menjadi ‘bulan-bulanan’ negara anggota ASEAN lainnya.

Menggugat Kapitalisme Kontemporer

Dalam krisis Eropa dan secara umum krisis ekonomi global, sistem kapitalisme seperti sudah dianggap alamiah, given, seperti udara yang dianggap wajar kita hirup sehari-hari, sehingga mereka masih percaya sistem ini dapat menstabilkan ekonomi Eropa dan dunia. Demikian juga negara-negara Asia Tenggara yang juga telah naturalisasi kapitalisme dengan kedok nilai-nilai Asia. Hal inilah yang membuat hampir semua negara Asia Tenggara bertindak pragmatis dalam pengambilan kebijakan luar negara dan diplomasi, termasuk Indonesia.

Kapitalisme kontemporer sudah mencapai totalisme struktural dalam masyarakat global, sehingga hampir semua negara sudah terinternalisasinya sampai pada dimensi sistem sosial masyarakatnya. Slavoj Zizek (2010) melihat bahwa masyarakat berisiko (risk society) di kondisi kapitalisme kontemporer terjebak dalam pemikiran reflektif yang memperbarui kerusakan alam/lingkungan dari kendali dan pemikiran manusia sendiri, bukan alam/lingkungan sendiri yang memperbaikinya. Hal ini akan menimbulkan masalah kerusakan yang semakin parah. Namun hampir semua negara lebih memilih untuk terus menghancurkannya seperti dintandai dengan ketidakjelasan konferensi Rio plus 20.

Kondisi dunia dalam konteks kapitalisme kontemporer atau ideologi neoliberal sudah menjalankan sistemnya sendiri yang terlepas dari manusia. Fenomena tersebut diilustrasikan oleh Giddens sebagai “runaway world”. Manusia sekarang sebagai subjek bebas memiliki kebebasan pilihan tanpa pengetahuan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan muncul. Seseorang atau negara-bangsa melakukan kesalahan tanpa tahu sebab-sebab mengapa dirinya melakukan kesalahan; seseorang/negara takut salah memilih tanpa tahu bahwa yang dipilihnya itu benar. Dia perlu mengetahui bahwa pilihannya itu benar dengan berbagai macam konsekuensinya, dan waktu tak memungkinkan untuk kembali memperbaikinya. Inilah yang disebut dengan “kebebasan nihilistik”.

Matinya ideologi sebagai kekuatan metafisik manusia untuk mencapai kebenaran yang diyakininya dipahami sebagai melemahnya negara. Lalu subyek manusia dalam negara menciptakan hukum sendiri melalui kepuasaan libinalnya secara bebas bersamaan posisinya menjadi hamba dari tuan.

Istilah produk/komoditas yang membentuk gaya hidup dangkal misalnya Coca Cola dengan “enjoy”, Nike dengan “just do it”, McDonald’s dengan “I love it”, Pepsi dengan “ask for more”, Sub Way dengan “eat fresh” dan sejenisnya. Semua itu kenikmatan, kesenangan yang diperintah atau dinama Zizek dengan “super-egoisasi langsung dari ideal imajiner”. Slogan-slogan tersebut mempunyai muatan politik kapitalistik untuk memerintah tanpa perintah (“diam dan nikmati!”). Inilah kuasa kapitslime atas negara.

Kematian ideologi memberikan dampak: individu masyarakat kapitalisme kontemporer terinternalisasi dengan simulakra imajiner yang terus menerus menyihir dalam bentuk iklan komoditas dan sejenisnya. Kebijakan integrasi ekonomi ASEAN yang menampilkan sentralisme ASEAN justru merupakan bentuk kemerosotan negara yang menggerakkan kapitalisme kontemporer dalam mengoperasikan akumulasi kapitalnya.

Kesadaran Indonesia di ASEAN

Kesadaran ideologis menjadi hal yang sangat penting agar negara lebih unggul daripada sistem kapitalisme dan pelaku pasar (MNC). Sejarah telah memberi pelajaran bahwa Revolusi Iran dan Arab Spring adalah gerakan ideologis yang menunjukkan otensitas dan jati diri nation-building suatu negara atas kekuatan kapitalisme global. Terlepas dari proses pasca kejadiannya, hal yang perlu dilihat adalah gerakan yang secara massif hadir begitu saja. Gerakan ini secara sadar bersumber dari kebangkitan ideologi dalam diri individu dalam suatu negara.

Indonesia dengan ideologi Pancasila atau ekonomi kerakyatan seharusnya dapat menghadapi kondisi kebebasan nihilistik dalam kondisi dominasi kapitalisme kontemporer. Kapitalisme kontemporer tetap harus dalam kendali negara seperti Cina dan Singapura. Injeksi nilai Asia yang membentuk ideologi merubah kapitalisme dalam bentuk yang sangat berbeda-beda di Asia. Jadi kapitalisme perlu dikendalikan oleh negara agar menguntungkan kepentingan nasionalnya, bukan memenuhi kepentingan pasar bebas.

Oleh sebab itu, Indonesia seharusnya terlepas dari fantasi kapitalisme global. Indonesia seharusnya mempunyai pemimpin ideologis yang mempunyai visi metafisiknya (rencana jauh ke dapan) dibandingkan lanagkah-langkah pragmatis tanpa arah (jangka pendek) yang tidak jelas juntrung jati dirinya. Konsekwensi kebijakan pragmatis luar negeri Indonesia yang ditentukan oleh sistem kapitalisme pasar bebas  adalah kepentingan Indonesia di ASEAN hanya ‘melulu’ menjaga politik-keamanan regional saja untuk kepentingan kepentingan ekonomi  Singapura, Malaysia, dan negara anggota lainnya. Lemahnya ideologi negara akibat jeratan kapitalisme kontemporer dan kebijakan pragmatisnya, Indonesia justru dimanfaatkan oleh negara ASEAN lainnya dalam mengeruk kepentingan ekonominya. Sementara Indonesia ‘gigit jari’ tidak mendapatkan lebih dari apa yang anggota lain seperti Singapura dan Malaysia peroleh sebagai kepentingan nasionalnya.

Oleh sebab itu, kunjungan Marty yang sangat singkat, berhasil, dan spektakuler ke anggota ASEAN jangan disiasiakan Indonesia. Keberhasilan Menlu, seharusnya perlu disikapi Presiden dengan rencana ideologis-ekonomis yang serius dan matang (tidak pragmatis) untuk KTT ASEAN ke-21, November mendatang. Rencana ideologis-ekonomis ini membuahkan posisi kekuatan Indonesia yang tidak hanya berpengaruh di ASEAN atas negara-negara kuat seperti Cina, tetapi Indonesia juga berusaha meraih kepentingan ekonminya, khususnya jati diri perekonomian kerakyatannya dalam menghadapi pesaing-pesaingnya seperti Singapura dan mengendalikan kapitalisme kontemporer. Jadi peran pemimpin yang ideologis-ekonomis Indonesia menjadi sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia dan eksistensi ASEAN.

Semangat ideologis-ekonomis Indonesia diperlukan kesadaran mental yang mirip dimiliki oleh para revolusioner Iran dan Arab Spring untuk bertransformasi. Tanpa kesadaran subjek universal-ideologis semacam ini, Indonesia akan menjadi alat bagi anggota-anggota ASEAN dalam meraih kepentingan nasionalnya. Maka kegagalan “komunike bersama” bukanlah kegagalan Indonesia, sebab Indonesia sebenarnya sudah jauh-jauh hari gagal, ketika Indonesia tidak dapat memanfaatkan stabilitas politik-keamanan Asia Tenggara untuk ekspansi ekonominya dan pengaruhnya di Asia Tenggara.

Musa Maliki
Dosen FISIP UPN "Veteran" Jakarta; FISIP Al Azhar Jakarta; dan Universitas Paramadina


(//mbs)