news okezone.com
Okezonenews » Home » Catatan Redaksi » Jakartaku Paling Korup...Katanya

getting time ...

CATATAN REDAKSI

Jakartaku Paling Korup...Katanya

Syukri Rahmatullah - Okezone
Kamis, 30 Agustus 2012 12:23 wib

SUASANA Ibu Kota semakin panas. Bukan karena terik matahari yang terus bersinar tanpa hujan yang cukup lama berlangsung, tapi karena sebuah fakta baru yang diungkap sebuah lembaga bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).  
Dalam rilisnya, mereka menyebut Ibu Kota Indonesia, yaitu Jakarta sebagai Ibu Kota paling korup dibandingkan provinsi dan kabupaten se-Indonesia. PPATK menyebut 2011-2012 terdapat 916 hasil analisa, di dalamnya terdapat tindak pidana suap sebanyak 80 hasil analisa yang semuanya telah dilaporkan kepada penegak hukum.
 
Salah satu modus korupsi yang cukup marak adalah memindahkan dana anggaran APBD ke rekening pribadi para bendaharawan. Modus tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah RI.
 
Hasilnya, Jakarta berada di urutan pertama sebagai daerah yang paling banyak dilaporkan adanya dugaan korupsi, sebanyak 46 persen, disusul Jawa Barat 6 persen, Kalimantan Timur 5,7 persen, Jawa Timur 5,2 persen, Jambi 4,1 persen, Sumatera Utara 4 persen, Jawa Tengah 3,5 persen, dan Aceh Darussalam dan Kalimantan Selatan 2,1 persen.
 
Sedangkan wilayah yang dilaporkan dugaan korupsinya paling kecil adalah Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen, Sulawesi Barat 0,3 persen, Sulawesi Tengah 0,4 persen, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat 0,5 persen, Kalimantan Tengah 0,6 persen, Sumatera Barat dan Bali 0,7 persen, Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu 0,8 persen, dan Sulawesi Utara 0,9 persen.
 
Memang ini barulah dugaan, tapi hal tersebut merupakan pukulan berat bagi Fauzi Bowo, Gubernur DKI yang tengah mencalonkan kembali. Apalagi pada putaran pertama, dia kalah cukup telak dari Joko Widodo, Wali Kota Solo.
 
Foke harus membuktikan diri bahwa memang pemerintahan daerah yang dipimpinnya berjalan dengan bersih tanpa adanya korupsi. Bagaimana pun Jakarta, sebagai Ibu Kota dapat disebut sebagai wajah Indonesia. Sangatlah penting menunjukkan berjalannya pemerintahan yang bersih dilakukan DKI Jakarta.
 
Mengutip sebuah judul film yang belum lama ini hadir di biskop, Tanah Surga...Katanya. Judul tulisan di atas juga seolah ingin menggugah para pemangku kebijakan di DKI Jakarta, untuk membuktikan jika memang DKI Jakarta bukanlah pemda terkorup se-Indonesia.
 
Jika tidak mampu membuktikan, bisa saja masyarakat DKI Jakarta yang ikut “tertampar” dengan adanya analisis PPATK ini akan memberikan “vonis” pada putaran kedua dengan tidak lagi memilih dirinya.
 

(uky)

RESENSI »

Jembatan Merah Menggugah Bumi Pertiwi
Jembatan Merah Menggugah Bumi Pertiwi

Setengah abad lebih petualangan anak-anak negeri bergelora mengumandangkan kemerdekaannya, tetapi mengapa bekas perjuangan mereka tidak mengukir di dada para pewaris negeri?

SUARA KEBON SIRIH »

Okezone Gelar Try Out Online UN 2014
Okezone Gelar <i>Try Out Online</i> UN 2014

DALAM waktu dekat, siswa SMA sederajat akan mengikuti Ujian Nasional (UN) 2014 pada 14 April. Ujian ini merupakan puncak kelulusan siswa di bangku sekolah.

CATATAN REDAKSI »

Korupsi Lagi dari Lembaga Bernama Pajak
 Korupsi Lagi dari Lembaga Bernama Pajak

Sudah terjadi berulangkali korupsi yang terjadi di lembaga yang bernama pajak. Patgulipat atau kerjasama di bawah tangan sering dilakukan agar lolos dari kewajiban membayar pajak negara.

ETALASE »

Kabut Asap Kembali Selimuti Riau, Siapa yang Salah?
Kabut Asap Kembali Selimuti Riau, Siapa yang Salah?

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana paling menakutkan bagi warga Riau. Dampaknya sangat menyengsarakan warga, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lainnya.

OPINI »

L Tantri Kristiani Rahmatianing
Menyambut Perubahan di Bumi Papua
Menyambut Perubahan di Bumi Papua

Demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari kata Latin, yaitu Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti pemerintahan, sehingga sering juga diasosiasikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.