Beberapa hari yang lalu, ramai diberitakan oleh banyak media, di Jepang terjadi sebuah cerita yang mengenaskan yakni Menteri Jasa Keuangan, Tadahiro Matsushita, ditemukan tewas di kediamannya, di Tokyo, Jepang.  Matsushita tewas diduga karena bunuh diri. Bunuh diri itu dilakukan dikarenakan dua hari sebuah tabloid di negeri Saudara Tua kita itu akan membongkar skandal Matsushita dengan seorang perempuan lain.

Kepergian Matsushita selama-lamanya itu tentu berpengaruh terhadap pemerintahan eksekutif Jepang sebab banyak rekannya menganggap ia adalah politisi berpengalaman dan kualitas kerjanya tinggi.

Matsushita melakukan demikian, untuk menebus dosa. Hal demikian untuk menunjukan sebuah kehormatan bagi dirinya. Ia berpikir lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup menanggung malu. Langkah yang dilakukan Matsushita di Jepang sendiri bukan suatu hal yang baru dan pertama. Bunuh diri dengan alasan kesalahan yang dilakukan dianggap sebagai sebuah kehormatan. Dengan tindakan yang disebut harakiri, kematian untuk menembus kesalahan, atau kamikaze yang artinya kematian untuk persembahan kepada Kaisar demi kemulyaan negara dan bangsa Jepang, merupakan tradisi turun temurun yang terjadi di Jepang hingga saat ini. Dengan hal-hal demikianlah maka dosa yang dialami bisa ditembus atau kemulyaan roh di Gunung Fujiyama bisa tercapai.

Kejadian bunuh diri karena malu atas kesalahan yang dilakukan sepertinya hanya terjadi di Jepang, kalaupun ada di tempat yang lain, seperti menembakan pistol di kepala, itu hanya sesekali terjadi. Dengan sikap demikianlah maka pejabat di Jepang selalu dituntut untuk hidup dan bersikap yang baik, sesuai dengan hukum maupun norma dan etika Shinto atau agama asli Jepang.

Dengan tradisi seperti itu, maka dari Jepang kita nyaris tidak pernah mendengar apa yang namanya korupsi, kolusi, atau nepotisme yang dilakukan pejabat. Bila kita mendengar hal yang demikian, maka tidak lama lagi, pelaku akan melakukan hal bunuh diri. Dengan tindakan satria itulah maka pejabat di negeri matahari terbit itu berlomba-lomba untuk menunjukan kebaikannya.

Sayangnya tradisi yang baik itu, mundur atau bila perlu bunuh diri bila melakukan kesalahan, tidak menular ke banyak negara, apalagi di Indonesia. Sayang selama Jepang menjajah Indonesia, tradisi itu tidak ditularkan. Mungkin kalau menjajah selama 350 tahun, tradisi itu bisa hidup di masyarakat, sayangnya cuma 3,5 tahun.

Bagi pejabat di Indonesia apa yang dilalukan Matsushita itu disebut tindakan yang konyol dan bodoh. Pejabat di Indonesia beranggapan mengapa sudah menjabat enak-enak menjadi menteri harus melakukan bunuh diri. Pendapat pejabat di Indonesia demikian, sebab tindakan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan selingkuh merupakan hal yang biasa. Justru ada ada anggapan, kalau tidak melakukan seperti demikian sebuah kebodohan sebab tidak bisa menggunakan jabatan yang ada untuk mengeruk uang negara atau bersenang-senang dengan menggunakan fasilitas negara.

Bahkan di Indonesia, seorang pejabat yang sudah nyata-nyata melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan selingkuh, masih bisa berkoar-koar di depan orang banyak, bahkan masih sempat-sempatnya ikut pilkada atau pileg. Mereka berdalih tidak merasa bersalah meski pengadilan sudah memutus salah. Pejabat itu selalu berdalih mengatakan, saya menjadi korban politik.

Maraknya pejabat yang tidak mundur apalagi bunuh diri di Indonesia bisa jadi karena kultur Indonesia dan Jepang berbeda. Jepang memiliki budaya kesatriaan yang tinggi, tanggung jawab adalah nomer satu. Sedang di Indonesia tradisi seperti itu, yakni tegas dan tanpa toleransi bila melakukan kesalahan tidak terbangun.

Perbedaan inilah yang membuat banyak pejabat berlindung di balik budaya Indonesia yang sangat toleransi kepada korupsi, kolusi, nepotisme, dan skandal sex. Hal demikianlah yang membuat banyak pejabat di Indonesia mengatakan bahwa mundur bukan budaya Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan mundur sebuah bentuk tindakan yang tidak bertanggungjawab.

Meski soal keyakinan kematian antara orang Jepang dan Indonesia ada persamaan, namun dalam penerapannya berbeda. Kalau keyakinan orang Jepang mati dengan bunuh diri untuk kehormatan diri, Kaisar, dan negaranya, itu syah dan wajib. Lain dengan keyakinan yang ada di tengah masyarakat kita. Keyakinan di tengah masyarakat, bunuh diri dilarang keras. Toh kalaupun rela mati untuk kepentingan yang lain, itu masih terjadi perdebatan boleh atau tidaknya. Hal inilah yang membuat mengapa bunuh jarang terjadi di tengah masyarakat. Di Indonesia orang bunuh diri karena mengalami gangguan jiwa.

Tak ada budaya mundur inilah yang membuat pemerintahan berjalan tidak efektif. Orang yang sudah benar-benar tak mampu bekerja dan sering gagal masih saja bertahan memimpin sebuah lembaga, institusi, atau pemerintahan. Matsushita yang bunuh diri disebabkan media mau membongkar skandal sex-nya, sedang di Indonesia seorang pejabat yang dari hari ke hari, bahkan dari bulan ke bulan, sudah dikupas oleh koran, majalah, televisi, radio, dan media massa, akan tindak korupsinya, tetap saja bertahan sebagai pimpinan.

Akibat dari tak mau mundur akibat kesalahan inilah yang membuat energi menjadi terkuras karena serangan dari kelompok oposisi dan masyarakat, akibatnya pemerintahan berjalan tidak efektif. Lain dengan di Jepang, mundur akibat kesalahan membuat pemerintahan menjadi efektif, sebab batu sandungan yakni pejabat yang melakukan kesalahan itu hilang, sehingga oposisi berhenti menyerang.

Ardi Winangun
Pengamat Politik


(//mbs)