PEMILUKADA DKI Jakarta putaran kedua suskses dihelat pada Kamis, 20 September 2012 lalu. Banyak pihak menilai pemilukada DKI ini pantas menjadi row model untuk pemilukada di daerah lain.
Kenapa? Karena pemilukada DKI menggambarkan suatu potret bahwa demokratisasi di negeri ini --yang tercermin oleh sikap warga Jakarta-- untuk menghargai yang menang maupun yang kalah, makin baik. Fauzi Bowo, tidak lama setelah hampir seluruh lembaga survei menempatkan pasangan Jokowi-Ahok memenangi pemilukada, segera menelepon rivalnya Jokowi untuk mengucapkan selamat. Dan, Jokowi pun membalas dengan meminta maaf jika selama masa kampanye dan sebelum-sebelumnya menyinggung perasaan Foke.
Sikap legowo seperti inilah yang mestinya dikedepankan oleh elit politik. Mereka harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Merekalah yang diharapkan memberikan suritauladan bagaimana cara berdemokrasi yang baik dan benar. Bukan asal beda, dan bukan asal adu otot.
Pekerjaan rumah yang mungkin tersisa pascapemilukada adalah sikap partai-partai pendukung Foke-Nara. Maklum saja hampir semua partai pemegang suara di DPRD adalah pendukung Foke-Nara, sebut saja Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Sedangkan Jokowi-Ahok hanya didukung oleh PDIP dan Gerindra.
Kekhawatiran yang muncul adalah, jangan-jangan nanti Jokowi-Ahok bakalan "dikerjain" oleh DPRD. Bisa dibayangkan, jika setiap program kerja maupun APBD selalu dipermasalahkan oleh DPRD, maka pemerintahan daerah di bawah Jokowi-Ahok tidak akan berjalan efektif. Mungkin saja pasangan ini hanya akan bertahan satu periode, karena tidak ada program kerjanya yang berjalan baik.
Oleh karena itu, baik partai pendukung Jokowi-Ahok maupun partai pendukung Foke-Nara harus bisa melakukan kompromi politik. Kompromi di sini jangan dimaknai sebagai proses "transaksi politik". Partai-partai pun haru legowo dan bersikap dewasa. Mereka harus bisa bersikap obyektif dan yang terpenting "jangan mengganggu" pemerintah daerah. Mengingat problematika Jakarta begitu komplek, sehingga harus diselesaikan secara bersama-sama.
Kalaupun partai-partai merasa "kalah" dalam pemilukada DKI Jakarta kali ini, maka sudah sepantasnya hal itu dijadikan bahan refleksi. Bisa jadi, pendekatan yang selama ini dilakukan oleh partai-partai ke konstituen ada yang salah sehingga perlu diperbaiki. Dengan jalan seperti itu, maka kehidupan demokrasi di negeri ini akan makin baik dan makin dewasa.
Sebaliknya, Jokowi-Ahok pun harus bisa menyakinkan anggota dewan di DPRD dan juga publik Jakarta, bahwa program kerjanya bagus dan bisa mengurai berbagai keruwetan di Ibu Kota. Sumber kerumitan utama di Jakarta adalah: banjir, kemacetan, dan tingginya kriminalitas. Tentunya hanya dengan "kerja keras" Jokowi-Ahok akan selamat.
(mbs)
