news okezone.com
Okezonenews » Home » Resensi » Penyelewengan Hukum & Propaganda 1965-1981

getting time ...

RESENSI

Penyelewengan Hukum & Propaganda 1965-1981

Rabu, 27 Februari 2013 10:43 wib

Judul Buku: TEROR ORDE BARU: Penyelewengan Hukum & Propaganda 1965–1981 (Terj.)
"Indonesia: Law, Propaganda and Terror"
Cetakan London: Zed Press, 1983
Penulis: Julie Southwood & Patrick Flanagan
Cetakan Pertama, Komunitas Bambu, Januari 2013
Halaman: 368 halaman; 15,5 x 24cm
ISBN: 978-602-9402-20-9

Selama ini kita mungkin terlalu sibuk mengutuk pembunuhan sembilan orang jenderal besar pada malam 1 Oktober 1965, termasuk perilaku "tidak waras" Gerwani yang direkonstruksi kembali lewat film garapan Arifin C. Noer “Pengkhianatan G30S/PKI”. Kesibukan itu membuat kita tidak melihat apa yang terjadi setelahnya.

Selama hampir 32 tahun lamanya kita dijejali "ilmu pasti" seputar kekejaman anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Tapi, siapa yang mau menyadari bahwa kenyataannya isu PKI baru muncul empat hari setelah jenazah para jenderal yang membusuk diangkat dari Lubang Buaya?

Bahaya laten PKI adalah sesuatu yang wajib ditumpas. "Haram" hukumnya melekat pada diri. Alhasil, siapa pun yang dianggap terkait atau berhubungan dengan "palu arit" dibinasakan. Isu kebiadaban PKI nyatanya hangat menyelimuti serangkaian peristiwa mengenaskan yang terjadi kemudian. Puluhan, ratusan hingga ribuan orang dituding sebagai anggota, simpatisan atau antek-antek PKI lalu dibunuh. Mereka tewas di tangan saudaranya sendiri, tetangganya sendiri, teman-temannya sendiri atau "musuhnya". Genosida semacam ini terjadi hampir di seluruh Nusantara.

Mereka yang selamat berstatus tahanan politik (tapol) ... Tapi, tapol tidak benar-benar "selamat". Selain mereka harus menjalani hukuman (baca: penyiksaan) tanpa persidangan ataupun batas waktu yang jelas, anak-keturunannya nyaris tidak mendapat tempat di negeri ini. Mereka dikucilkan, baik dari segi administrasi (dicap tidak bersih) mapun dalam kehidupan sosial bermasyarakat (dicap komunis).

Tapi, siapa sebenarnya yang ada di balik semua peristiwa ini? Jika memang ada dalangnya, kenapa tidak ditangkap dan dijatuhi hukuman. Di mana hukum saat itu? Di mana letak keadilan yang dijunjung tinggi?  

Sejauh ini, selama masa pemerintahan Orde Baru yang didengung-dengungkan sebagai pemerintahan yang berhasil menumpas PKI atas nama keamanan dan ketertiban, sebagian orang hanya berani mengungkapkan sisi lain peristiwa pasca-G30S/PKI lewat karya sastra. Tidak diketahui pasti apakah mereka yang dituduh PKI benar-benar PKI, terlibat aktivitas PKI, pro PKI atau tidak. Yang jelas, PKI telah menjadi momok masyarakat Indonesia di berbagai lapisan. Membicarakannya di ruang publik dianggap tabu, bahkan berpotensi makar.

Ya, lebih dari 32 tahun masyarakat kita tutup buku sekaligus tutup mata soal PKI. Mengungkitnya malah akan membangkitkan luka lama, dendam lama, dan penderitaan tanpa ujung pangkal. Namun, dalam buku TEROR ORDE BARU: Penyelewengan Hukum & Propaganda 1965–1981 (Terj.) karya Julie Southwood & Patrick Flanagan, peristiwa-peristiwa itu diungkap kembali.

Jauh dari kesan menghakimi siapa pun aktor yang disebutkan dalam buku ini, kedua penulis tidak hanya membeberkan sederet informasi seputar keberhasilan propaganda Orde Baru pada masa pemerintahan ini berkuasa, tetapi juga ketidakadilan yang diterima rakyat Indonesia yang diselimuti kesadaran-palsu. Keduanya membuka mata kita mengenai persoalan lain yang terselubung. Ada kepentingan apa di balik peristiwa 1965? Pelanggaran hak asasi manusia malah menjadi justifikasi "keadilan" ala rezim orde baru.

Kesadaran-palsu membuat "rakyat" negeri ini menerima begitu saja berbagai bentuk "tekanan", baik sosial, ekonomi maupun pemerintahan. Di satu sisi, ada kelompok orang—yang tentu saja dalam jumlah besar—yang takut dicap komunis lalu dikucilkan alias tidak diterima di masyarakat, sulit mendapat pekerjaan, akses, fasilitas publik dan seterusnya. Di sisi lain, ada pula sekelompok orang yang dibayang-bayangi rasa bersalah karena "ikut" mengeroyok teman, saudara, tetangga dan musuhnya "yang PKI" sampai mati. Di sisi lainnya lagi, bagi banyak orang yang masih menanti keadilan dapat hadir di mana-mana, mereka berharap bahwa hukum dan keadilan benar-benar dapat ditegakkan.

Peresensi: Dede Suryana
Wartawan Okezone.com


(//mbs)

RESENSI »

Kejar Mimpi, Sukses Didapat
Kejar Mimpi, Sukses Didapat

"Lentera jiwa takkan pernah redup bila kita sendiri tak menghendakinya.  Meskipun sumbunya kecil, nyalanya bisa menerangi kegelapan, menunjukkan kebahagiaan ke berbagai penjuru kalau kita mau menyalakannya.” ~Prof. Rhenald Kasali, Ph.D.

SUARA KEBON SIRIH »

Okezone Gelar Try Out Online UN 2014
Okezone Gelar <i>Try Out Online</i> UN 2014

DALAM waktu dekat, siswa SMA sederajat akan mengikuti Ujian Nasional (UN) 2014 pada 14 April. Ujian ini merupakan puncak kelulusan siswa di bangku sekolah.

CATATAN REDAKSI »

Otak Atik Koalisi Menuju RI 1
Otak Atik Koalisi Menuju RI 1

HASIL Pemilihan Legislatif masih dalam penghitungan Komisi Pemilihan Umum. Jika berkaca dengan hasil penghitungan cepat atau quick count, maka PDI Perjuangan menjadi pemenang, disusul oleh Partai Golkar, dan Partai Gerindra.

ETALASE »

Kabut Asap Kembali Selimuti Riau, Siapa yang Salah?
Kabut Asap Kembali Selimuti Riau, Siapa yang Salah?

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana paling menakutkan bagi warga Riau. Dampaknya sangat menyengsarakan warga, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lainnya.

OPINI »

Ferry Ferdiansyah
Komitmen SBY Terhadap Perlindungan Anak dan Perempuan
Komitmen SBY Terhadap Perlindungan Anak dan Perempuan

Setelah sempat mengalami tarik ulur, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 7 Maret 2014 lalu, menandatangani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.