news okezone.com
Okezonenews » Home » Opini » Konvensi Partai Politik

getting time ...

OPINI

Ardi Winangun

Konvensi Partai Politik

Senin, 22 April 2013 10:22 wib

Menjelang Pemilu Legeslatif 2014, beberapa partai politik kini tengah disibukkan menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden. Dengan konvensi yang diselenggarakan diharapkan muncul seorang sosok yang dianggap sebagai representatif pilihan rakyat.

Menjaring calon Presiden melalui konvensi, Partai Golkar adalah partai politik yang pernah menyelenggarakan cara itu. Konvensi yang diselenggarakan oleh partai berlambang pohon beringin menjelang Pemilu 2004 itu banyak dipuji orang. Selain diselenggarakan secara demokratis juga karena peserta konvensi adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang bisa diandalkan seperti Wiranto, Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, dan beberapa calon lainnya.

Apa yang dilakukan oleh Partai Golkar itu sebelumnya dicibirkan oleh banyak orang dengan dugaan hanya akal-akalan untuk melegitimasi Ketua Umum Partai Golkar, saat itu, Akbar Tanjung agar diusung oleh partai secara bulat dan syah namun ternyata di lapangan realitanya berbicara lain di mana utusan dari pengurus daerah memilih Wiranto dalam konvensi itu.

Dalam konvensi yang hendak digelar oleh beberapa partai politik akankah isu akal-akalan masih menyelimuti? Kalau kita selusuri konvensi yang hendak dilakukan beberapa partai politik, yang santer disebut adalah Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan, penulis menganalisa ada beberapa fakta yang menarik. Fakta itu adalah, pertama, bahwa di partai politik yang akan menyelenggarakan konvensi terjadi krisis kepemimpinan sehingga untuk memilih calon presiden yang hendak diusung mereka harus mengundang orang lain atau memilih kader yang ada dengan hanya berdasarkan pilihan mayoritas suara saat konvensi digelar. Misalnya saja Partai Persatuan Pembangunan yang tidak memiliki figur yang kuat sehingga untuk menarik masa, partai berlambang Kabah itu mengundang orang lain yang memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi. Dengan masuknya orang yang memiliki elektabilitas dan popularitas itu diharapkan perolehan suara pada partai yang berdiri pada tahun 1973 itu mampu meningkat.
 
Kedua, konvensi ini bisa jadi untuk akal-akalan dan sebagai alat legitimasi. Partai Demokrat yang hendak menggelar konvensi bisa jadi menggunakan media itu untuk melegitimasi bila salah satu Keluarga Cikeas hendak mengikuti konvensi. Dengan konvensi maka hasilnya diakui sebagai hasil yang syah dan halal. Tidak halal dan feodalisme bila dalam menentukan calon Presiden-nya, SBY yang memiliki banyak jabatan di partai berlambang mercy itu menunjuk langsung. Meski SBY sebagai ketua umum, ketua dewan pembina, dan ketua majelis tinggi, mempunyai hak untuk menunjuk siapa calon Presiden yang hendak diusung namun pastinya dia tidak akan menggunakan cara-cara ini sebab sangat kentara sebagai seorang yang feodal. Untuk mengelabui massa maka cara konvensi dianggap sebagai jalan untuk memuluskan Keluarga Cikeas maju dalam Pemilihan Presiden.

Ketiga, konvensi adalah kegiatan seperti pemilihan ketua umum, apakah itu namanya kongres, muktamar, atau musyawarah. Dengan demikian konvensi juga tidak lepas dari money politic. Dengan demikian bisa jadi dari konvensi ini akan muncul seorang pemenang yang memiliki modal yang besar sehingga konvensi yang diharapkan akan melahirkan sosok pilihan rakyat, yakni orang yang bersih dan jujur dan pastinya memiliki kapasitas, bisa terbalik yakni orang yang hanya mempunyai banyak uang.

Keempat, meski partai politik yang menyelenggarakan konvensi mengundang orang luar untuk ikut seleksi calon Presiden namun masyarakat yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi belum tentu mau ikut dalam konvensi itu. Mereka yang tidak mau ikut dalam konvensi bisa jadi dikarenakan menganggap partai itu kecil sehingga besar kemungkinan tidak bisa lolos parlement threshold atau presiden threshold sehingga mereka tak mau capek-capek ikut dalam konvensi. Mereka berpikir, ngapain ikut toh kalau menang juga belum tentu diusung menjadi calon Presiden.  

Alasan lain orang (yang idealis) tidak mau ikut konvensi karena partai penyelenggara adalah partai yang sedang dibelit dengan berbagai kasus korupsi. Orang itu mempunyai pandangan dengan ikut konvensi, dan bila menang, maka dirinya termasuk orang yang menikmati hasil korupsi dan hal ini sesuatu yang menjijikkan. Tak hanya itu, orang itu juga akan berpikir bahwa partai yang korup tidak akan dipilih oleh rakyat sehingga tipis kemungkinan calon Presiden dari partai korup akan menang dalam Pemilihan Presiden.

Konvensi yang diselenggarakan partai politik di Indonesia selama ini adalah sebuah sikap sporadis. Konvensi dilakukan tidak secara rutin dan melembaga namun hanya bila ada maunya. Ada dan tidaknya konvensi disebabkan (a) ada dan tidaknya kemauan politik dari pengurusnya. Semasa Partai Golkar di masa kepemimpinan Akbar Tanjung, partai itu menyelenggarakan konvensi, namun di masa Jusuf Kalla dan sepertinya juga di masa Aburizal Bakrie, partai itu tidak mengadakan konvensi. Jadi di sini ketua umum partailah yang menentukan ada dan tidaknya konvensi. (b). Krisis kepemimpinan. Konvensi diselenggarakan bisa juga karena disebabkan masalah ini. Partai Golkar di masa Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie tidak menyelenggarakan konvensi bisa jadi karena kedua orang itu pede bahwa di partainya tidak ada krisis kepemimpinan sehingga secara otomatis ketua umum menjadi calon Presiden. Sementara Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan menyelenggarakan konvensi karena adanya krisis kepemimpinan sehingga harus mencari orang lain untuk dijadikan calon Presiden.

Selain bersifat sporadis, hasil konvensi tidak mengikat bulat menjadi sebuah keputusan partai. Berdasarkan pengalaman konvensi yang diselenggarakan Partai Golkar di tahun 2004, Wiranto yang memenangi konvensi tidak didukung secara penuh sehingga mesin pemenangan Pemilihan Presiden tidak berjalan maksimal. Hal demikian menjadi salah satu faktor Wiranto kalah dalam Pemilihan Presiden. Tak maksimalnya mesin partai karena adanya ketidak sportifan pengurus. Dengan belajar pada pengalaman itu, bila ada orang luar yang memenangi konvensi, misalnya yang diselenggarakan di Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan, maka jangan berharap secara penuh kedua partai itu akan mendukung secara full. Bisa jadi setelah terpilih, orang itu akan dilepas sendiri, baik kampanyenya maupun pendanaannya. Kemungkinan ini bisa terjadi ya karena adanya faktornya ketidak sportifan pengurus partai.

Ardi Winangun
Pengamat Sosial-Politik


(//mbs)

RESENSI »

Antologi Kisah Hidup Orang Sukses
Antologi Kisah Hidup Orang Sukses

Buku bersampul kuning ini kelanjutan Top Words 1. Konsep penulisan Billy Boen tidak jauh berbeda, ia sekadar menggali inspirasi dari para orang sukses. Tujuannya untuk membakar semangat kaum muda bisa berprestasi juga.

SUARA KEBON SIRIH »

Mudik, Jangan Lupa Klik www.okezone.com
Mudik, Jangan Lupa Klik www.okezone.com

Macet, jalur alternatif, posko mudik dan semua informasi mengenai mudik yang dibutuhkan akan tersaji dengan fresh dari situs berita www.okezone.com.

CATATAN REDAKSI »

Bersih-Bersih ala Kepala Daerah
Bersih-Bersih ala Kepala Daerah

Langkah sejumlah kepala daerah untuk menertibkan aparat di lingkungan kerja mereka perlu untuk didukung.

ETALASE »

Asal Mula Kampung 'Seribu Nisan'
Asal Mula Kampung 'Seribu Nisan'

Ihwal Gampong Pande atau Kampung 'Seribu Nisan' bermula saat Sultan Johan Syah mendirikan Istana Kerajaan Aceh Darussalam, tepatnya di tepian Sungai Aceh atau Kuala Naga, pada 1 Ramadan 601 Hijriah atau 22 April 1205 Masehi.

OPINI »

Deny Humaedi Muhammad
Berkah Korupsi Birokrasi
Berkah Korupsi Birokrasi

Dunia publik baik di ranah entertainment  maupun parlement selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.