news okezone.com
Okezonenews » Home » Catatan Redaksi » Kartu Jakarta Sehat

getting time ...

CATATAN REDAKSI

Kartu Jakarta Sehat

M Budi Santosa - Okezone
Kamis, 23 Mei 2013 10:48 wib

TEROBOSAN dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah mencanangkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) bagi 1,7 juta penduduk di Ibu Kota yang dinilai layak untuk mendapatkan keringanan biaya pada saat berobat ke rumah sakit. Terobosan yang pantas untuk diacungi jempol. Pasalnya, tanpa terobosan seperti itu, banyak keluarga kurang mampu, tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari rumah sakit.

Bahkan, beberapa kali media massa memberitakan adanya penolakan dari rumah sakit untuk merawat pasien yang dinilai secara keuangan tidak mampu. Rumah sakit kadang berdalih, ruang rawat inap penuh. Atau bisa juga menolak merawat sebelum memberikan dana down payment (DP) sekian juta rupiah sebagai persyaratan untuk mendapatkan ruang rawat inap.

Kondisi itu jelas sekali membuat siapapun yang memiliki nurani mengelus dada. Apakah benar, orang miskin tidak boleh sakit? Apakah benar, sudah tidak ada lagi nurani dalam menangani orang sakit? Sudah sedemikian parahkan komersialisasi merasuk ke dunia kesehatan, yang sejak dulu kita kenal sebagai lahan kegiatan sosial. Karena bersifat sosial, sudah pasti untung-rugi diperhitungkan belakangan. Kalau hitungan untung-rugi di depan itu namanya pedagang. Bahasa tingginya, kapitalisme.

Masalah KJS ala Jokowi ini dalam dua pekan terakhir (Mei 2013) mencuat kembali, karena adanya kabar 16 rumah sakit swasta di Jakarta memilih mundur. Mereka mengatakan klaim penanganan pasien yang sebenar Rp23 ribu dinilai terlalu kecil. Artinya rumah sakit bakalan buntung, karena mesti menanggung 70 persen biaya pasien. Mereka takut dengan melayani KJS, rumah sakit bisa tutup karene merugi.

Entahlah hitung-hitungan KJS itu seperti apa, dan bagaimana rumah sakit bisa menjalankannya dengan sistem subsidi silang. Yang pasti, ajaran agama selalu mengajarkan agar setiap insan saling tolong menolong. Setiap kebaikan, akan dibalas dengan tujuh kebaikan, dan bahkan bisa ratusan atau ribuan kali kebaikan. Analoginya tentu saja pas, dengan menolong si miskin yang sedang sakit, sudah pasti pihak pengelola rumah sakit akan mendapatkan "imbalan" dari-Nya. Dan, saya yakin, rumah sakit tidak akan rugi atau mesti tutup hanya gara-gara KJS.

Kabar sudah terlanjur beredar. Enam belas rumah sakit perlu diajak duduk bareng. Mereka mesti dijelaskan bagaimana mekanisme subsidi silang itu diberlakukan. Sebaliknya, Pemprov DKI atau bahkan pemerintah pusat juga perlu berhitung ulang, KJS senilai Rp23 ribu itu sudah pas dan cukup ataukah masih kurang. Jangan kemudian nanti Pemprov atau pemerintah pusat juga dibilang "membantu kok nanggung". Itu sama saja dengan membuat antara ajal dan kehidupan si miskin berada di tengah-tengah. Jika pemerintah ingin membantu si miskin, ya dengan dana yang cukup. Di negara manapun, si miskin selalu mendapat jaminan dari negara.

Khusus KJS di DKI, Jokowi-Ahok dan rumah sakit mesti duduk bersama. Lakukan evaluasi atas program yang sudah berjalan. Bagaimanapun 1,7 juta penduduk Ibu Kota yang diproyeksikan menerima KJS sangat berharap agar hak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Memperhatikan nasib mereka, diyakini akan membuka jalan kebaikan dari berbagai penjuru kepada para pejabat dan pengelola rumah sakit. Percayalah.
(mbs)

RESENSI »

Jembatan Merah Menggugah Bumi Pertiwi
Jembatan Merah Menggugah Bumi Pertiwi

Setengah abad lebih petualangan anak-anak negeri bergelora mengumandangkan kemerdekaannya, tetapi mengapa bekas perjuangan mereka tidak mengukir di dada para pewaris negeri?

SUARA KEBON SIRIH »

Okezone Gelar Try Out Online UN 2014
Okezone Gelar <i>Try Out Online</i> UN 2014

DALAM waktu dekat, siswa SMA sederajat akan mengikuti Ujian Nasional (UN) 2014 pada 14 April. Ujian ini merupakan puncak kelulusan siswa di bangku sekolah.

CATATAN REDAKSI »

Korupsi Lagi dari Lembaga Bernama Pajak
 Korupsi Lagi dari Lembaga Bernama Pajak

Sudah terjadi berulangkali korupsi yang terjadi di lembaga yang bernama pajak. Patgulipat atau kerjasama di bawah tangan sering dilakukan agar lolos dari kewajiban membayar pajak negara.

ETALASE »

Kabut Asap Kembali Selimuti Riau, Siapa yang Salah?
Kabut Asap Kembali Selimuti Riau, Siapa yang Salah?

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana paling menakutkan bagi warga Riau. Dampaknya sangat menyengsarakan warga, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lainnya.

OPINI »

L Tantri Kristiani Rahmatianing
Menyambut Perubahan di Bumi Papua
Menyambut Perubahan di Bumi Papua

Demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari kata Latin, yaitu Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti pemerintahan, sehingga sering juga diasosiasikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.