news okezone.com
Okezonenews » Home » Catatan Redaksi » Dinasti Politik

getting time ...

CATATAN REDAKSI

Dinasti Politik

Syukri Rahmatullah - Okezone
Kamis, 10 Oktober 2013 14:10 wib

“Dinasti Politik” belakangan menjadi trending topic di masyarakat terkait aksi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap adik kandung Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut Choisiyah, Tubagus Chaeri Wadrana alias Wawan.
 
Wawan adalah suami dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. Tak hanya Atut dan adik iparnya yang memimpin di wilayah Banten. Tercatat, adik kandung Atut lainnya, Chaerul Zaman dan Ratu Tatu Chasanah, menjadi Wali Kota Serang dan Wakil Bupati Serang.
 
Bahkan, ibu tiri Atut, Heryani menjabat sebagai Wakil Bupati Pandeglang. Suami Atut, Hikmat Tomet menjadi anggota DPR 2009-2014, bahkan kini dicalonkan kembali untuk periode yang akan datang.
 
Dua anak Atut, Andhika Hazrumy dan Andiara Aprilia Hikmat, juga ikut sibuk menjadi politisi nasional. Andhika kini di DPD RI dan tengah dicalonkan untuk DPR RI periode mendatang, dan Andiara tengah mencalonkan diri untuk DPD RI, mengikuti jejak sang kakak.
 
Potret dinasti politik ini terjadi di tingkat kepala daerah hingga posisi struktural partai politik. Dinasti politik tak hanya terjadi di Provinsi Banten, di Provinsi Jawa Tengah ada dinasti Sukawi Sutarip, di Sulawesi Utara ada dinasti politik Sinyo Harry Sarundajang, sebanyak 8 orang keluarganya dicalonkan sebagai anggota legislatif pusat hingga daerah dari Partai Demokrat.
 
Pada level politik nasional juga terdapat dinasti politik. Sebut saja PDI Perjuangan, di sana terdapat Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri, yang kini menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan. Di Partai Demokrat ada Edhie Baskoro, putra SBY. Ibas kini menjabat menjadi Sekjen Partai Demokrat, SBY sebagai pjs ketua umum. Belum lagi, anggota DPR yang anak dan istrinya juga kini mencalonkan diri menjadi anggota DPR atau DPRD dari partai yang sama.
 
Perilaku dinasti politik itu juga terjadi di Amerika. Dalam buku Stephen Hess yang terbit tahun 1966, “America’s Political Dynasties” mencatat sebanyak 700 keluarga yang memiliki dua atau lebih anggota keluarga yang menjadi anggota Kongres sejak 1774.
 
Dalam buku itu, Dinasti Politik memiliki banyak pola. Ada yang awal kelahirannya dari suatu wilayah tertentu, sebut saja keluarga Kennedy yang identik dengan Massachusetts, keluarga Roosevelt yang identik dengan New York, dan begitu yang lainnya.
 
Tak hanya di Amerika Serikat dan Indonesia, fenomena dinasti politik juga terjadi di Filipina. Di negeri tersebut terdapat 178 dinasti politik. Dalam senat Filipina terdapat 80 persen senator yang berasal dari keluarga dinasti politik.
 
Lalu, apakah dinasti politik itu bersifat baik atau buruk?. Di satu sisi, memang terdapat keluarga yang memiliki kehidupan politik yang sangat kental. Dari orangtua sampai anaknya, aktif di organisasi kemasyarakatan sehingga tak terhindarkan untuk berpolitik praktis. Kemudian, UUD 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia untuk berpolitik.
 
Tapi di sisi lain, dinasti politik yang dibangun di Banten, di Jawa Tengah, di Sulawesi Utara atau bahkan di partai politik nasional sekali pun secara tidak langsung telah menutup kesempatan orang lain untuk berpolitik.
 
Sempat ada kelakar politikus kelas bawah di warung kopi, “jika bukan anak kiai jangan harap bakal dapat posisi penting di PKB”, “jika bukan trah keluarga Soekarno jangan harap bisa memimpin PDI Perjuangan”. Begitu juga mungkin yang terjadi di Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. “Jangan harap bakal menang di pemilukada jika bukan keluarga Ratu Atut”.
 
Yang kedua, sering kali dinasti politik tidak mengedepankan kemampuan seseorang dalam memimpin. Tidak punya track record, tiba-tiba ditunjuk menjadi salah satu ketua DPP atau sekjen partai. Alasannya hanya satu, dia adalah anak, cucu, kerabat dari ketua umum atau pendiri partai. Padahal partai politik apalagi kepala daerah bukanlah sebuah perusahaan.
 
Yang ketiga lebih berbahaya lagi. Jika dinasti politik digunakan bukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, tapi hanya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya saja. Hal itu tentu saja akan mencederai demokrasi yang dibangun pascareformasi.
 
Seperti yang terjadi pada dinasti politik Banten, Tubagus Chaeri Wadrana alias Wawan sering disebut sebagai “palang pintu” proyek-proyek yang ada di Banten. Jika sudah begitu, mau dibawa kemana negeri ini. Negeri ini hanya dikuasai segelintir keluarga saja, yang mengatur jutaan keluarga lainnya.
 
Apakah perlu adanya aturan setingkat undang-undang untuk melarang terjadinya dinasti politik, baik di level pemerintahan atau pun partai politik?. Yang pasti, dinasti politik yang bertujuan untuk memperkaya pribadi atau keluarganya tidak boleh mendapat tempat di negeri ini. Sebentar lagi pemilu, masyarakat akan menjadi hakim untuk menghukum perilaku “dinasti politik” di negeri ini.

(uky)

RESENSI »

Antologi Kisah Hidup Orang Sukses
Antologi Kisah Hidup Orang Sukses

Buku bersampul kuning ini kelanjutan Top Words 1. Konsep penulisan Billy Boen tidak jauh berbeda, ia sekadar menggali inspirasi dari para orang sukses. Tujuannya untuk membakar semangat kaum muda bisa berprestasi juga.

SUARA KEBON SIRIH »

Mudik, Jangan Lupa Klik www.okezone.com
Mudik, Jangan Lupa Klik www.okezone.com

Macet, jalur alternatif, posko mudik dan semua informasi mengenai mudik yang dibutuhkan akan tersaji dengan fresh dari situs berita www.okezone.com.

CATATAN REDAKSI »

Bersih-Bersih ala Kepala Daerah
Bersih-Bersih ala Kepala Daerah

Langkah sejumlah kepala daerah untuk menertibkan aparat di lingkungan kerja mereka perlu untuk didukung.

ETALASE »

Asal Mula Kampung 'Seribu Nisan'
Asal Mula Kampung 'Seribu Nisan'

Ihwal Gampong Pande atau Kampung 'Seribu Nisan' bermula saat Sultan Johan Syah mendirikan Istana Kerajaan Aceh Darussalam, tepatnya di tepian Sungai Aceh atau Kuala Naga, pada 1 Ramadan 601 Hijriah atau 22 April 1205 Masehi.

OPINI »

Deny Humaedi Muhammad
Berkah Korupsi Birokrasi
Berkah Korupsi Birokrasi

Dunia publik baik di ranah entertainment  maupun parlement selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.